Bantuan Air.(ilustrasi)
TRANSINDONESIA.CO – Sebanyak 36 desa di empat kabupaten, wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra), terutama di daerah pesisir, pulau-pulau kecil, dan pedalaman yang mengalami krisis air minum, mendapat bantuan air minum melalui program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas).
Ketua Satuan Kerja Program Penyediaan Air Minum Sultra Panca W. Tolla di Kendari, Senin (9/6/2014), mengatakan bahwa program Pamsimas bertujuan untuk mencapai Millennium Development Goals (MDGs), yakni sebanyak 80 persen penduduk Indonesia ditargetkan terpenuhi kebutuhan air minum pada tahun 2015.
Panca menjelaskan bahwa bantuan tersebut bukan dalam bentuk proyek, melainkan program pemberdayaan masyarakat dengan sumber dana APBN yang di-“sharing” dengan dana APBD 80 persen banding 20 persen.
“Dari 36 desa itu, sebanyak 28 desa di antaranya dibiayai APBN dan delapan desa dari dana APBD masing-masing kabupaten,” katanya.
Panca mengatakan bahwa di Wakatobi kebagian enam desa, sedangkan di Kolaka, Bombana, dan Buton Utara masing-masing 10 desa.
Ia berharap kesulitan air bersih yang selama ini dirasakan masyarakat hisa teratasi tahun ini. Pada tahun depan, pihaknya mengusulkan lagi lima kabupaten, yakni Konawe Selatan, Kolaka Utara, Buton, Konawe, dan Kolaka Timur.
Panca mengatakan bahwa program tersebut dikerjakan oleh masyarakat melalui kelompok kerja masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah.
“Masyarakat menganalisis penyebab masalah air minum, kemudian merencakan solusi, mendesain gambar, dan menyusun rencana anggaran biaya, serta melaksanakan pekerjaan. Mereka juga wajib mempertanggungjawabkan pekerjaan dan penggunaan anggarannya,” ujarnya.
Besarnya dana bantuan tersebut, kata dia, berbeda-beda masing-masing desa, tergantung nilai kebutuhan. Namun, kisarannya sekitar Rp275 juta setiap desa.
Ia mengatakan bahwa masyarakat juga wajib memberikan kontribusi sebesar 20 persen dari total anggaran yang terdiri atas 4 persen dalam bentuk uang tunai dan 16 persen tenaga atau barang/bahan kerja.
Dalam melaksanakan kegiatan dan mempertanggungjawabkannya dari awal sampai selesai, kata dia, masyarakat didampingi oleh fasilitator pemberdayaan dan fasilitator teknik terlatih sehingga hasil yang diperoleh bisa maksimal dan tidak menjadi program yang hanya menghambur-hamburkan anggaran semata.(ant/sun)
