Markas Korps Lalulintas Polri.(ist)
TRANSINDONESIA.CO – Sikap Mabes Polri yang melakukan “bedol deso” atau pembersihan besar-besaran dIjajaran Direktorat Lalulintas Polda Metro dan Polda Jawa Timur perlu didukung semua pihak, baik di internal maupun di ekternal Polri.
Sebab, apa yang dilakukan Mabes Polri adalah untuk pembenahan kultur dan kinerja pelayanan jajaran lalulintas pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan Propam Polri.
Melihat ada prokontra yang kuat di internal Polri pasca operasi tangkap tangan dalam dugaan suap di Direktorat Lalulintas Polda Metro dan Polda Jatim tersebut. Pro kontra ini makin kuat tatkala Mabes Polri melakukan “operasi sapu bersih dan bedol deso” terhadap perwira-perwira di kedua institusi lalulintas itu.
“Seharusnya pro kontra ini tidak perlu terjadi, jika elit-elit Polri menyadari bahwa zaman sudah berubah dan reformasi Polri perlu didorong lebih kencang lagi. Sehingga kinerja dan kualitas pelayanan Polri kian membaik. Pihak-pihak yang menolak pembersihan di tubuh Polri bisa dikatakan sebagai perwira yang anti reformasi dan anti perubahan di Polri,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (3/5/2014)..
IPW mengimbau, semua pihak agar mendukung dan memberi apresiasi pada penataan dan pembenahan di jajaran Lalulintas Polda Metro dan Polda Jatim. Dengan harapan pembenahan ini akan meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, sehingga aksi percaloan di pelayanan Lalulintas benar benar bisa dihilangkan.
Namun IPW berharap operasi senyap yang dilakukan Mabes Polrii ini harus dilakukan berkelanjutan dan konsisten.
“Aksi-aksi percaloan SIM dan tembak KTP yg hingga puluhan juta rupiah harus segera dibersihkan. Setelah itu operasi senyap perlu menyentuh “aksi siram-siram” untuk masuk SPN, Sespim dan Sespati,” kata Neta.
Begitu juga aksi mafia proyek yang mengemplang anggaran Polri hingga puluhan miliar rupiah perlu disergap operasi tangkap tangan Mabes Polri.
“Tujuannya agar Polri benar-benar berubah dan tidak hanya jajaran Lalulintas yang menjadi bulan-bulanan operasi senyap,” kata Neta.
Terima Setoran
Sebagaimana diwartakan, kasus Ditlantas Polda Metro dan Jawa Timur yang diduga bermain pungli dan kini kedua Dirlantas tersebut telah “dikandangkan” di Korps Lalulintas (Korlantas) Polri, namun hal itu belumlah selesai karena penydikan kasus tersebut masih berada ditagan Propam Mabes Polri.
Tentang ada kesan pembiaran dari Kakorlantas Polri, Irjen Pol Pudji Hartanto sebagai pembina teknis, atas kasus menimpa Ditlantas khususnya Polda Metro Jaya da Jawa Timur, Neta menyatakan, Kakorlantas tidak punya wewenang.
“Betul, tapi kakorlantas tidak punya wewenang menyentuh kesana.karena semua di bawah kendali kapolda sebagai user,” kata Neta Pane kepada Transindonesia.co beberapa waktu lalu.
Sebagai pembina teknis di Korlantas, terkesan tidak ada langkah yang dilakukan Kakorlantas, justru banyak isu tersiar menyebutkan Kakorlantas Irjen Pol Pudj Hartanto menerima setoran dari sleuruh Dirlantas di Indonesia.
“Pembina teknis hanya sebatas membina kinerja. Soal setoran memang harus ditelusuri bukti-buktinya,” jawab Neta.
Tidak hanya Kakorlantas yang perlu ‘disetor’ para Dirlantas yang menjabat di polda-polda itu juga menjadi salahsatu ‘sumber atau lumbung’ keuangan dikalangan petinggi Polri, meski isu itu sudah lama, namun kasus Ditlantas Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur menunjukan fakta tersebut terjadi.
Hal ini yang diperlukan untuk dilakukan pengawasan dan penyidikan lebih lanjut, bahkan beberapa lembaga swadaya masyarakat berharap dan meminta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk ‘masuk’ menangani kasus suap dan pungli di jajaran Ditlantas. (yan)
