TRANSINDONESIA.CO, Jakarta – Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal Moeldoko, mengatakan kerja sama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan TNI dalam hal logistik pemilu 2014 baik soal distribusi logistik, mau pun penggunaan personel dan alat transportasi yang dimiliki oleh TNI sepenuhnya menggunakan anggaran KPU.
“Sudah disetujui anggaran dari KPU karena TNI tidak memiliki anggaran untuk itu (distribusi logistik). Anggaran yang kami telah siapkan hanya untuk keamanan,” ujarnya usai penandatangan nota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan TNI, di Kantor KPU, Kamis (3/4/2014).
Moeldoko menambahkan, bentuk konkret dari kerja sama KPU dan TNI dalam kaitannya dengan logistik pemilu 2014, TNI akan berikan dukungan khususnya di bidang kendaraan, alat angkut baik kendaraan darat, kendaraan laut, mau pun kendaraan udara.
“Semaksimal mungkin keterlibatan prajurit TNI dikurangi agar pikiran-pikiran yang mengarah kepada tidak netral dan seterusnya kami hilangkan. Armada yang dibutuhkan sangat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Semaksimal mungkin saya akan dukung sesuai kebutuhan dan keperluan KPU,” tegasnya.
Sementara untuk anggaran dari KPU, lanjut Moeldoko nanti akan dihitung sesuai kebutuhan yang akan digunakan.
“Jadi bukan blok kita dikasih KPU segini. Sesuai kebutuhannya saja nanti. Anggaplah dari Jayawijaya menuju satu titik pedalaman berapa jaraknya, berapa jam, nanti akan dihitung berapa kebutuhan avturnya dan sebagainya,” terangnya.
Seperti diketahui, pada (3/4/2014), KPU menandatangani nota kesepahaman dengan TNI. Penandatanganan ini dilakukan dalam rangka kerja sama dalam hal logistik pemilu 2014, baik soal distribusi logistik maupun penggunaan personel dan alat transportasi yang dimiliki TNI.
Kerja sama tersebut berlaku dengan jangka waktu satu tahun terhitung sejak dimulainya penandatanganan nota kesepahaman ini.(sp/dham)
