Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Dwi Priyatno dan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol R Nurhadi.(dok)
TRANSINDONESIA.co, Jakarta : Setelah resmi menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya yang baru, Irjen Pol Dwi Priyatno langsung dibebankan tugas untuk menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Salah satu caranya, dia disarankan untuk mengganti Direktur Lalu Lintas Kombes Pol R Nurhadi Yuwono.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, Dirlantas Polda Metro Jaya yang sekarang, Kombes Pol Nurhadi Yuwono dinilai kinerjanya biasa-biasa saja tak ada gebrakan yang dapat membuat kepadatan lalulintas lebih baik dari sebelumnya.
“Tidak ada terobosan dan inovasi yang dia lakukan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta,” kata Neta S Pane di Polda Metro Jaya, Selasa (18/3/2014).
Dikatakan Neta, kebijakan Nurhadi menempati personelnya di beberapa titik kemacetan di Jakarta, bukan hal yang baru.
“Setahu saya, dia tidak pernah mengusulkan atau menawarkan konsep untuk mengurai kemacetan Jakarta,” ucap Neta.
Sedangkan gebrakan sebelumnya lanjut Neta, saat Ditlantas dipegang oleh Royke Lumowa, Polda Metro pernah mengeluarkan kebijakan yang cukup berani, yaitu membatasi kendaraan berat, seperti truk untuk melintas di beberapa jalan Ibukota.
“Tapi kebijakan ini diprotes oleh pemerintah pusat, dengan alasan aktivitas pengusaha terganggu. Yang terpenting, Royke sudah menunjukkan usahanya,” jelasnya.
Neta berharap, dengan latar belakang Kapolda Metro baru ini, kemacetan di Jakarta bisa terurai.
“Dia pernah sekolah di Belanda tentang lalu lintas selama 9 bulan, dan juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan Lalu Lintas di Serpong, Tangerang,” kata Neta.
Namun tambah Neta, hal itu tidak jaminan lalulintas di Jakarta bisa lebih baik, tapi paling tidak solusi atau gebrakan inovasi yang baru untuk mengatasi lalulintas bisa menjadi harapan warga Jakarta dengan ilmu yang dipunya Kapolda Metro.
“Kita berharap dibawah kendali Kapolda Metro Irjen Pol Dwi Priyatno, bisa membuat gebrakan baru, seperti pembatasan pengeluaran kenderaan baru. Itu memang sulit, tapi itu solusi agar kenderaan tidak terus bertambah. Beranikah Kapolda? Kalau bicara kemacetan ya harus berani membatasi kenderaan baru. Beda bila bicara pemasukan pajak, ya jangan bicara mengatasi kemacetan,” pungkas Neta.(dan)
