Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (11/11/20126). Transindonesia.co / Ist
Transindonesia.co, Bandung – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto resmi meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (11/11/20126). Program yang diinisiasi melalui Korbinmas Baharkam Polri ini hadir sebagai langkah konkret institusi kepolisian dalam membantu masyarakat memperoleh kesempatan kerja sekaligus memperkuat pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” ujar Suyudi.
Peluncuran yang dirangkaikan dengan kegiatan bursa kerja atau job fair tersebut mempertemukan ribuan pencari kerja dengan berbagai perusahaan dari sektor industri.
Hadir dalam acara peluncuran ini Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung, serta jajaran pejabat tinggi negara dan Polri.
“Penegakan hukum tersebut menjadi bagian penting dari pelaksanaan POLIRAN agar setiap kesempatan kerja yang dibuka benar-benar dapat diakses masyarakat tanpa harus menghadapi pungutan liar, intimidasi, maupun praktik perantara ilegal,” ujarnya.
Dalam arahannya, Kapolri menegaskan bahwa tingginya angka pengangguran tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan berbagai persoalan sosial yang berpotensi memengaruhi stabilitas kamtibmas. Oleh karena itu, POLIRAN dirancang sebagai bentuk transformasi pendekatan kepolisian yang mengedepankan pencegahan melalui pemberdayaan masyarakat.
“Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan!” tegas Kapolri.
Meski demikian, Kapolri memastikan bahwa program ini tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tugas kementerian, pemerintah daerah, maupun sektor swasta, melainkan hadir sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan dunia usaha dengan warga yang membutuhkan pekerjaan melalui penyediaan informasi lowongan kerja, pelatihan keterampilan, dan fasilitasi penempatan.
Lebih lanjut, Kapolri juga memberikan perhatian serius terhadap praktik percaloan dan pungutan liar dalam proses rekrutmen kerja. Masyarakat yang menemukan praktik ilegal tersebut diimbau untuk segera melapor melalui Call Center Polri 110, Bhabinkamtibmas, Kapolsek, atau pengamanan internal perusahaan, dengan instruksi tegas kepada Kabareskrim dan para Kapolda untuk menindak pelaku secara hukum. [amh]
