Gedung Mahkamah Agung. Transindonesia.co /Dokumentasi
Transindonesia.co, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) resmi mengabulkan permohonan kasasi terkait gugatan keabsahan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Gibran Rakabuming Raka.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, majelis hakim membatalkan putusan peradilan di bawahnya dan mengabulkan gugatan pemohon untuk seluruhnya.
“Perkara tata usaha negara ini diajukan oleh H.M. Subhan, S.H., M.H. (Pemohon Kasasi) melawan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI (Termohon Kasasi),” tulis rilis salinan resmi putusan ini dipublikasikan melalui sistem Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Selasa, 10 November 2026.
Perjalanan Singkat Perkara
Sengketa administrasi ini sebelumnya bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melalui perkara nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, di mana gugatan sempat tidak diterima. Upaya banding di Pengadilan Tinggi TUN (PT TUN) Jakarta melalui perkara nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT kemudian menguatkan putusan tingkat pertama tersebut.
Tidak berhenti di situ, pemohon melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 23 September 2026.
Majelis Hakim Agung yang dipimpin oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. dengan anggota Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H. dan Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H. akhirnya mengetok palu putusan pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Poin Amar Putusan Mahkamah Agung
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Agung memutuskan:
1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H.M. Subhan, S.H., M.H.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT jo. Putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT.
3. Mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
4. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
5. Memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keterangan penyetaraan tersebut serta menghukum termohon membayar biaya perkara.
Pertimbangan Hukum
Majelis Hakim Agung menilai penerbitan surat keterangan penyetaraan nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak didasarkan pada dokumen bukti kelulusan formal yang memenuhi standar setara SMA, melainkan hanya bersandar pada sertifikat kehadiran (certificate of attendance) dan transkrip non-formal yang dinilai tidak memenuhi kualifikasi hukum pendidikan menengah.
Tindakan tersebut dianggap melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kecermatan. [imt]
