Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Transindonesia.co / Kemenkeu
TRANSINDONESIA.co, JAKARTA – Pemerintah memberikan kepastian bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga penghujung tahun 2026. Keputusan ini diambil setelah melalui perhitungan matang terhadap kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Subsidi terhadap BBM akan terus diadakan sampai dengan akhir tahun dan harga BBM bersubsidi tidak akan naik. Anggaran kita cukup,” ujar Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Menteri Keuangan menegaskan bahwa skenario subsidi telah memperhitungkan kemungkinan terburuk, termasuk jika harga minyak dunia menyentuh angka 100 dolar AS per barel. Meski menghadapi tantangan harga global, defisit APBN dipastikan tetap aman dan terkendali di kisaran 2,9 persen.
“Masyarakat nggak usah khawatir, uang kita cukup. Setiap kebijakan yang diberikan tentu ada konsekuensi biayanya dan kami sudah hitung cukup,” tegas Menkeu menanggapi spekulasi kondisi keuangan negara.
Kekuatan fiskal Indonesia saat ini didukung oleh bantalan berupa Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun. Dana cadangan ini disiapkan untuk mengantisipasi tekanan ekonomi luar biasa, meski pemerintah memprediksi lonjakan harga minyak dunia tidak akan bertahan lama dalam jangka panjang.
“Saya ingin menciptakan belanja pemerintah hampir merata pertumbuhannya sepanjang tahun. Jadi defisit yang besar itu adalah konsekuensi logis dari kebijakan kita,” jelasnya terkait strategi percepatan belanja di awal tahun.
Langkah percepatan belanja ini sengaja dilakukan agar pertumbuhan ekonomi tidak menumpuk di akhir tahun. Hasilnya mulai terlihat pada kinerja APBN 2025 yang membaik, di mana defisit diperkirakan menyusut dari target 2,91 persen menjadi sekitar 2,8 persen.
Jadi kondisi anggaran kita tidak seburuk yang kita duga sebelumnya. Dan yang paling penting adalah dengan defisit yang masih terjaga pada waktu itu, kita bisa menciptakan pembalikan arah ekonomi,” tambahnya.
Sebagai informasi, perbaikan tata kelola anggaran ini telah mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,39 persen pada triwulan IV 2025. Pemerintah optimis tren positif ini akan berlanjut dengan target pertumbuhan di atas 5,5 persen di masa mendatang.
“Jadi kalau ekonominya bagus, pendapatan bagus, nanti uang yang saya bagi ke Kementerian/Lembaga juga lebih konsisten, bisa lebih banyak sedikit, harusnya ekonomi kita akan membaik terus ke depan,” tutup Purbaya. [met]
