Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi. Transindonesia.com / Ist
TRANSINDONESIA.CO | JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional dan menjaga kepercayaan investor menyusul langkah lembaga pemeringkat internasional, Moody’s Investors Service, yang menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif pada Kamis (5/2/2026).
“Ke depan, OJK akan secara konsisten menjalankan Program Prioritas 2026 dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, serta pendalaman pasar keuangan secara terukur,” ujar Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, di Jakarta, Jumat (6/2/2026).
OJK menegaskan bahwa seluruh agenda strategis saat ini difokuskan untuk memitigasi risiko global, mendukung pembiayaan program prioritas pemerintah, serta memastikan pasar keuangan tetap dalam kondisi yang tangguh.
“Seluruh agenda tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung pembiayaan Program Prioritas Pemerintah, serta memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor,” lanjut Friderica.
Meskipun terdapat penurunan outlook, OJK memandang penilaian Moody’s yang menempatkan Indonesia pada posisi relatif lebih baik dibanding negara sekelasnya sebagai bukti bahwa kapasitas kebijakan nasional masih dipercaya oleh dunia internasional.
“OJK mendukung penguatan koordinasi nasional untuk menciptakan kebijakan yang lebih selaras dan konsisten guna menjaga stabilitas makroekonomi,” katanya.
Sebagai bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK akan meningkatkan sinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk memperluas dukungan pembiayaan pembangunan jangka menengah dan panjang di tengah ketidakpastian global.
“OJK akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta memperluas dukungan pembiayaan bagi pembangunan,” tegas Friderica.
Sebelumnya, Moody’s menyoroti adanya penurunan prediktabilitas dalam perumusan dan komunikasi kebijakan di Indonesia selama beberapa minggu terakhir, yang dinilai dapat melemahkan efektivitas kebijakan fiskal dan tata kelola pemerintahan jika tidak segera dibenahi.
“Ketidakpastian kebijakan ini berpotensi menggerus kredibilitas kebijakan yang selama ini menjadi penopang stabilitas makroekonomi dan fiskal Indonesia,” lapor Moody’s dalam analisisnya.
Selain itu, pembentukan sovereign wealth fund (SWF) baru serta keberadaan Danantara turut menjadi perhatian serius, karena kewenangannya atas aset besar negara dianggap dapat memicu kewajiban kontinjensi dan pertanyaan seputar tata kelola investasi. [met]
About the Author
