Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Transindonesia.co /Dokumentasi
TRANSINDONESIA.co | Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengunjungi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Jalan Mohammad Toha, Kota Bandung, Jumat (24/10/2025). Dedi Mulyadi menyatakan bahwa kedatangan dirinya untuk meminta BPK Perwakilan Jawa Barat melakukan pendalaman terhadap alur kas Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar).
“Jadi yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat, yang harus menyatakannya adalah BPK karena dia punya kewenangan melakukan audit,” katanya.
Ia menilai bahwa dengan audit dari BPK akan diketahui bahwa Pemdaprov Jabar memiliki perencanaan keuangan yang baik atau tidak. Saat ini pun audit keuangan Pemdaprov Jabar oleh BPK sedang berjalan dan rutin dilakukan.
“Nanti bisa terlihat apakah Pemprov Jabar, satu, memiliki perencanaan keuangan yang baik. Kedua, memiliki pengelolaan keuangan yang baik, baik uang yang masuk dalam bentuk pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, dari pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
BPK juga menilai apakah Pemdaprov Jabar melakukan belanja dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, hal ini yang menjadi orientasi sehingga hasil belanja dapat dimanfaatkan publik.
Dedi Mulyadi menegaskan langkah ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja Pemdaprov Jabar dilakukan secara terbuka dan bisa diakses oleh publik.
Purbaya Tolak Dedi Mulyadi
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tak perlu ada pertemuan dengan para kepala daerah, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), untuk mengurai polemik data dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank.Wisata Jawa Barat
Polemik berawal dari temuan Purbaya soal Rp234 triliun duit pemda nganggur di bank per September 2025, yang bersumber dari data Bank Indonesia (BI). Namun, temuan itu dibantah beberapa kepala daerah.
“Enggak (pertemuan dengan kepala daerah), bukan urusan saya itu. Biar saja BI yang ngumpulin data, saya cuma pakai data bank sentral,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).
Purbaya menegaskan para gubernur seharusnya bertanya langsung kepada BI. Ia menekankan data yang dikumpulkan bank sentral itu juga bersumber dari sejumlah pihak perbankan.
Sang Bendahara Negara bahkan mengingatkan para gubernur terkait potensi pengecekan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Ada (gubernur) yang ngaku katanya uangnya bukan di deposito, tapi di checking account atau giro. Malah lebih rugi lagi, bunganya lebih rendah, kan? Kenapa taruh di checking account, di giro kalau gitu? Pasti nanti akan diperiksa BPK itu,” pesan Purbaya. [met]
