Skip to content
21 November 2026
  • TRANSMARITIM
  • Trans Tekno
  • TRANSSPORT
cropped-trans_logo-e1607181917765-1.png

Indonesia Berdakwah

Primary Menu
  • Trans Dakwah
  • Trans Metropolitan
  • Trans Polhukam
  • Trans Dunia
  • Trans Bisnis
  • Trans Sports
  • Trans Tekno
  • Trans Maritim
  • Trans Sumatera
  • Trans Jawa
  • Trans Bali
  • Trans Nusa
  • Trans Kalimantan
  • Trans Sulawesi
  • Trans Maluku
  • Trans Papua
Light/Dark Button
  • Home
  • 2025
  • Oktober
  • 26
  • Mahfud Tegaskan Siap Diperiksa KPK soal Dugaan Mark Up Whoosh

Mahfud Tegaskan Siap Diperiksa KPK soal Dugaan Mark Up Whoosh

transindonesia.co 26 Oktober 2025 3 minutes read
Mahfud MD

Mahfud MD. Transindonesia.co /Dokumentasi

TRANSINDONESIA.co | Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan bersedia diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan tindak pidana korupsi atau penggelembungan anggaran (mark up) terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Meski demikian, Mahfud tetap menolak jika didorong atau diminta membuat laporan ke KPK menyangkut perkara ini.

“Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain. Buang-buang waktu juga,” kata Mahfud ditemui di Sasono Hinggil Dwi Abad, Keraton Yogyakarta, DIY, Ahad (26/10/2025).

“Enggak berhak dia (KPK) mendorong, laporan itu enggak ada kewajiban orang melapor,” ujar dia.

Lagipula, lanjut Mahfud, KPK sudah mengetahui isu ini. Menurutnya, dugaan mark up di proyek Whoosh sudah mengemuka bahkan sebelum ia membincangkannya lewat kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025.

“Wong, yang saya laporkan (di YouTube) itu KPK udah tahu, karena sebelum saya ngomong udah ramai duluan kan. Saya cuma ngomong karena udah ramai aja. Mestinya, KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya (soal Whoosh), itu kan banyak banget dan punya data, dan pelaku (kebijakan),” ucapnya.

KPK sebelumnya mendorong Mahfud MD untuk membuat laporan mengenai dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada 20 Oktober lalu menyatakan, lembaganya akan bertindak secara proaktif dalam menindaklanjuti laporan aduan masyarakat tersebut.

Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, yakni Mahfud MD Official, mengungkapkan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran di proyek Whoosh.

“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” katanya.

Ia melanjutkan, “Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah, itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini.”

KPK pada Kamis (16/10) mengimbau Mahfud MD untuk membuat laporan mengenai dugaan korupsi dalam proyek Whoosh.

Mahfud kemudian merespons KPK dalam cuitan di akun media sosial X pribadinya, @mohmahfudmd, yakni pada Sabtu (18/10). Ia mengaku bingung karena KPK meminta dirinya melaporkan dugaan mark up Whoosh.

Mahfud menjelaskan dalam hukum pidana, lembaga penegak hukum bisa langsung melakukan penyelidikan tanpa menunggu laporan.

“Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh. Di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan. Bisa juga memanggil sumber info untuk dimintai keterangan,” ujar Mahfud dalam cuitan di akun X.

Mahfud mengatakan laporan hanya diperlukan apabila ada peristiwa yang tidak diketahui oleh aparat penegak hukum, seperti kasus penemuan mayat. Hanya saja, apabila penemuan mayat tersebut telah diberitakan secara luas, aparat penegak hukum wajib membuka penyelidikan tanpa perlu laporan langsung.

“Dalam kaitan dengan permintaan agar saya membuat laporan, ini kekeliruan yang kedua dari KPK. Yang berbicara soal kemelut Whoosh itu sumber awalnya bukan saya. Seperti saya sebut di podcast terus terang yang awalnya menyiarkan itu adalah NusantaraTV dalam rubrik ‘Prime Dialog’ edisi 13 Oktober 2025 dengan narasumber Agus Pambagyo dan Antony Budiawan,” ucap dia. (cnni)

About the Author

transindonesia.co

Administrator

transindonesia, berita indonesia, indonesia aktual, nusantara, metropolitan

Visit Website View All Posts

Post navigation

Previous: Viral! Selembar Surat Siswa SRMP II Bandung Barat untuk Presiden Prabowo
Next: Presiden Prabowo Tegaskan Pentingnya Kemitraan Strategis ASEAN–US untuk Indo-Pasifik Damai dan Sejahtera

Trans Stories

Bareskrim: Gedung Bareskrim Polri Jakarta lokasi penyidikan kasus dugaan makar dan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Bareskrim Geledah 6 Lokasi di Bogor dan Tangerang Terkait Dugaan Makar

transindonesia.co 21 November 2026
Kapolri Suyudi Ario Seto, Perpol Nomor 4 Tahun 2026, Listyo Sigit Prabowo, Sidang Etik Polri, Kode Etik Profesi Polri, KKEP, Divisi Humas Polri, Johnny Eddizon Isir, Kasus Penyadapan

Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Suyudi Ubah Aturan Kode Etik Polri

transindonesia.co 21 November 2026
Petugas BPBD memantau kondisi banjir dan penanganan darurat bencana hidrometeorologi di daerah terdampak.

BNPB Catat Rangkaian Banjir, Angin Kencang, dan Karhutla di Sejumlah Daerah, 1 Warga Meninggal

transindonesia.co 19 November 2026

TransIndonesia

Menaker Yassierli menyampaikan pedoman penghitungan upah minimum 2027 kepada gubernur

Pedoman Upah Minimum 2027 Terbit, Menaker Tetapkan Batas Waktu UMP & UMK

transindonesia.co 21 November 2026
KH Ma'ruf Amin Resmi Mundur

MUI Segera Siapkan Pengganti KH Ma’ruf Amin di Wantim

transindonesia.co 21 November 2026
Bareskrim: Gedung Bareskrim Polri Jakarta lokasi penyidikan kasus dugaan makar dan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Bareskrim Geledah 6 Lokasi di Bogor dan Tangerang Terkait Dugaan Makar

transindonesia.co 21 November 2026
Kapolri Suyudi Ario Seto, Perpol Nomor 4 Tahun 2026, Listyo Sigit Prabowo, Sidang Etik Polri, Kode Etik Profesi Polri, KKEP, Divisi Humas Polri, Johnny Eddizon Isir, Kasus Penyadapan

Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Suyudi Ubah Aturan Kode Etik Polri

transindonesia.co 21 November 2026
  • Tentang Kami
  • Pedoman Siber
  • Disclaimer
  • TRANSMARITIM
  • Trans Tekno
  • TRANSSPORT
Copyright © 2026 All right Transindonesia.co | ReviewNews by AF themes.