Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat menghadiri penetapan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat penetapan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024 oleh KPU RI di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (24/4/2024). [Transindonesia.co /Ist]
TRANSINDONESIA.co | Terbetik kabar Prabowo ingin bertemu Anies. Mengapa? Karena ada kekhawatiran, pasangan RAK – SUS kemungkinan akan kalah dalam Pilkada DKI. Itu sebagai efek dari penolakan warga DKI terhadap pasangan calon yang didukung KIM Plus.
Kekhawatiran Prabowo dan KIM Plus atas pasangan RAK SUS akan kalah dapat dimaklumi. Prabowo dan KIM Plus tak memperkirakan Gerakan Coblos Semua (GCS) sangat berpengaruh terhadap hasil Pilkada DKI. Belakangan berhembus juga angin peralihan dukungan Prabowo dari RAK-SUS pada PRAM-KARNO. Tujuannya agar Mega tak mengambil posisi sebagai oposisi utama terhadap pemerintahan Prabowo.
Tapi memberi kemenangan pada PRAM-KARNO bisa juga menjadi malapetaka bagi bangsa ini. Pengalaman menunjukkan justru PDI-P lah yang turut serta merusak tatanan kehidupan politik bangsa ini. Jika sejak 2019 lalu PDI-P tidak mendukung ayah Samsul lagi sebagai Calon Presiden berikutnya, tentu sejumlah UU yang dilahirkan pada periode kedua Pinokio Jawa itu, seperti perubahan UU KPK, IKN, UUU Omni Bus Law, UU DKJ, dll tidak akan jalan. Justru karena dukungan PDI-P (juga Nasdem, PKB, PAN, dan anggota koalisi lainnya) lah seluruh regulasi itu jadi UU. Putusan MK yang melahirkan anak haram konstitusi juga belum tentu akan keluar.
Demikian juga misalnya jika sebelum Pilpres PDI-P setuju Hak Angket, tentu akan berbeda konstalasi perpolitikan nasional ini. Tetapi PDI-P sebagai pemilik kursi terbesar di parlemen, justru yang begitu bersemangat memberikan dukungan politik atas semua RUU yang disebutkan di atas. Dengan begitu, mantan Gubernur gorong,-gorong ini makin “melunjak”. Berbuat sesuka hati, karena ada dukungan politik dari Mak Banteng.
Jadi, hemat saya, akan lebih baik calon independen itu yang memenangkan Pilkada DKI daripada PRAM-KARNO yang didukung PDI-P. Jika calon independen yang menang, itu sekaligus menampar PS, Gerindra, (Golkar dan KIM+ lainnya) dan PDI-P. Dan itu akan berefek positif juga pada kedudukan jalur independen dalam menyalurkan pilihan politik rakyat +Wallahu a’lam bi al-shawab)
Terhadap calon independen ini pun kita ragu. Apa benar beliau independen dari tekanan dan pengaruh istana? Keraguan itu cukup beralasan. Beliau adalah Jenderal bintang tiga di Kepolisian RI. Saat masih aktif, pernyataannya terhadap kondisi politik dan rezim istana cukup keras. Namun tak ada teguran apapun dari atasan terhadapnya. Jangan-jangan beliau hanya calon yang dipersiapkan untuk jalur independen agar tak terjadi Pilkada DKI lawan kotak kosong. Jika anggapan ini benar, maka Gerakan Coblos (GCS) adalah pilihan tepat untuk Pilkada DKI.
Medan, 15/09/2024
Penulis: M. Zahrin Piliang
