Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan paparan dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, Sentul, Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2026). (Tangkapan Layar Youtube/Kemendag RI)
TRANSINDONESIA.CO | JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran petinggi badan usaha milik negara (BUMN) terdahulu. Bagi yang tidak mengelola dengan baik perusahaan-perusahaan milik negara akan segera dipanggil oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Peringatan ini disampaikan Prabowo dalam acara Taklimat Presiden RI dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).
Sebelum sampai pada peringatan itu, Prabowo mulanya mengungkapkan bahwa dirinya telah berhasil menyatukan seluruh aset BUMN melalui Sovereign Wealth Fund (SWF) bentukannya. Sebagaimana diketahui, SWF bentukan Prabowo adalah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
“Saya telah menghimpun semua kekuatan dalam satu manajemen, satu pengelolaan yang nilainya adalah US$ 1 triliun, lengkapnya adalah US$ 1.040 miliar dolar asset under management,” tegas Prabowo.
Keberhasilan itu kata dia merupakan upaya untuk memperbaiki pengelolaan BUMN yang selama ini terpecah-pecah menjadi 1.040 perusahaan.
“Tadinya terpecah-pecah dalam 1.040 perusahaan. Bayangkan enggak? siapa yang bisa manage 1.000 perusahaan? Ini akal-akalan,” ungkapnya.
Karena pengelolaan aset-aset BUMN selama ini terpecah, ia memastikan akan meminta pertanggungjawaban jajaran direksi BUMN terdahulu yang tak mampu mengelola perusahaan negara dengan baik.
“Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enakan kau, siap-siap kau dipanggil kejaksaan,” tutur Prabowo.
“Kan mereka ngejek Prabowo hanya bisa ngomong di podium aja, oh ya? tunggu aja panggilan, lu jangan nantang gue lu. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan tuhan yang maha besar, saya hanya takut itu,” tegas Kepala Negara. [cnbc]
