Megawati: Penjabat Kepala Daerah Harus Netral di Pilkada Serentak

TRANSINDONESIA.co | Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri mengungkapkan sikapnya yang menolak tegas wacana presiden tiga periode. Megawati menyampaikan hubungannya secara pribadi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjalan baik, hanya saja menolak soal wacana tersebut karena melanggar konstitusi.

Hal tersebut dikatakan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati saat memberikan sambutan di acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8/2024), menanyakan kepada audiens tentang nurani, moral, dan etika.

Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI) Perjuangan ini menambahkan Indonesia Raya ini diisi oleh manusia.

“Saya enggak bisa kalau terus, enggak boleh ngomong-enggak boleh ngomong. Enggak! Saya punya mulut. Hak saya untuk berbicara, kalau mengakui negara kita adalah negara demokratis,” kata Megawati.

Megawati lalu menyinggung sejumlah penjabat gubernur yang diangkat oleh Pemerintahan Jokowi. “Yang datang (Pj) gubernurnya siapa saja, sih,” tambah Megawati.

Putri Proklamator RI Bung Karno ini meminta mereka untuk sadar bahwa negara ini diatur oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Di sisi lain, setiap warga negara mempunyai hak yang sama.

“Kalau saya salah, ngomong. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi, artinya jangan, ya, macam-macam. Ya, dong. Gimana sih diberi hak yang sama, tidak ada (perbedaan) dari presiden sampai kaum papa. Haknya sama. Ingat! Begitu juga dalam pemilu. Pemilu langsung haknya sama. Jadi, berikan kepada rakyat hak mereka,” kata Megawati.

Karenanya, Megawati meminta para Pj kepala daerah untuk netral. Megawati mengetahui ada misi-misi tertentu dalam proses Pilkada Serentak 2024 nanti.

“Saya kan tahu kok. Tetapi saya ini loh, saya elus dada saya, saya elus dada saya,” kata Megawati.

Lalu dia mendengar banyak yang menyoroti soal relasi dirinya dengan presiden.

“Lho enaknya lho dia ngomong gitu. Saya sama presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode. Atau karena saya katanya tidak mau memperpanjang? Lho, saya tahu hukum kok,” kata Megawati.

“Mana yang ahli hukum angkat tangan. Itu kan ranahnya konstitusi. Ya saya tidak punya hak lho mengatakan boleh atau tidak. Itu kan mesti Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena apa? Ketika dari yang namanya presiden seumur hidup itu waktu reformasi kan diubah. Itu TAP MPR. Saya tanya kepada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang disamakan ini, TAP-nya itu masih berlaku? Yes. Ada yang mau menyanggah? Ahli hukum tata negara? Ya silakan,” tambah Megawati.

Megawati menyampaikan dirinya hanya berbicara tentang kebenaran. Megawati tidak ingin republik ini rusak.

“Dan rusaknya oleh kalian sendiri, orang Indonesia yang sudah tidak merasa lagi yang namanya kita harus bergotong royong, harus kekeluargaan, tidak ada lagi yang namanya Bhineka Tunggal Ika. Bagaimana, ya, terus kalian mau jadi apa? Elite saja. Wah, kalau dibilang elite, luar biasa,” tandas Megawati. [man]