Australia Pertimbangkan Boikot Diplomatik Olimpiade Musim Dingin Beijing

TRANSINDONESIA.co | Australia sedang mempertimbangkan untuk tidak mengirim seorang pun pejabat pemerintah ke Olimpiade Musim Dingin yang akan diselenggarakan di Beijing tahun depan, menyusul seruan dari para anggota parlemen mengenai boikot diplomatik resmi, kata Sydney Morning Herald dalam sebuah laporannya hari Kamis.

Para politisi dari koalisi Liberal-Nasional yang berkuasa dan partai Buruh yang beroposisi mendesak pemerintah federal agar memboikot kegiatan yang akan berlangsung Februari itu, kata surat kabar itu tanpa mengutip seorang sumber.

“Keputusan mengenai perwakilan Australia di Olimpiade Musim Dingin Beijing belum diambil,” kata juru bicara Menteri Olahraga Richard Colbeck dalam email berisi tanggapannya. Departemen Luar Negeri Australia tidak merespons permintaan komentar.

China menentang tegas politisasi Olimpiade, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian dalam pengarahan hari Kamis. Upaya-upaya melakukan boikot tidak akan berhasil, lanjutnya.

Berlatar belakang keprihatinan AS mengenai catatan HAM China, Presiden Joe Biden pekan lalu mengatakan AS sedang mempertimbangkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade itu.

Boikot diplomatik akan mencakup tidak dikirimnya delegasi pejabat, tetapi mengizinkan para atlet untuk berpartisipasi.

Inggris belum mengambil keputusan mengenai siapa yang akan mewakili pemerintahnya dalam Olimpiade. Tetapi PM Boris Johnson tidak mendukung gagasan mengenai boikot, kata juru bicaranya awal pekan ini.

Pemerintah Australia akan menunggu keputusan Biden sebelum mengeluarkan komitmen mengenai boikot diplomatik, kata laporan di Sydney Morning Herald itu.

AS dan Inggris adalah sekutu Australia dan kedua negara itu pada September lalu menjalin kemitraan keamanan untuk membantu Australia membangun kapal selam nuklir. Kesepakatan trilateral itu membuat marah China, yang semakin besar pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik.

Hubungan Australia dengan China, mitra dagang terbesarnya, memburuk setelah Australia melarang Huawei Technologies Co Ltd dari jaringan broadband 5G-nya pada tahun 2018 dan menyerukan penyelidikan independen mengenai asal-usul COVID-19. Beijing menanggapinya dengan memberlakukan tarif terhadap beberapa komoditas Australia. [uh/ab]

Sumber: Voaindonesia