Militer Myanmar Tahan WN Australia Penasihat Aung San Suu Kyi
TRANSINDONESIA.CO – Penasihat ekonomi Aung San Suu Kyi berkewarganegaraan Australia, Sean Turnell, mengatakan dia ditahan oleh junta militer Myanmar. Turnell menyampaikan pesan itu kepada Reuters, Sabtu (6/2), menjadikan penangkapan tersebut sebagai penahanan pertama terhadap seorang warga negara asing sejak kudeta militer 1 Februari.
“Saya kira Anda akan segera mendengarnya, tetapi saya ditahan,” kata Turnell. “Dituntut dengan sesuatu, tapi tidak yakin apa. Saya baik-baik saja dan kuat, dan tidak bersalah atas apa pun,” katanya dengan emoji senyum.
Setelah pesan tersebut, Turnell tidak dapat dihubungi Reuters kembali.
Para jenderal militer Myanmar menutup internet pada hari Sabtu (6/2) ketika ribuan orang turun ke jalan di Yangon untuk mengecam kudeta tersebut.
Kementerian luar negeri Australia mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (6/2) malam bahwa pihaknya “sangat prihatin dengan laporan warga Australia dan warga asing lainnya yang ditahan secara sewenang-wenang di Myanmar.”
Kementerian tidak menyebut nama Turnell atau memberikan rincian lebih lanjut tentang warga negara asing lainnya yang ditahan.
“Kedutaan Besar Australia di Yangon terus menghubungi warga Australia di Myanmar untuk memastikan keselamatan mereka, sejauh komunikasi memungkinkan,” kata kementerian itu.
Turnell adalah profesor ekonomi di Macquarie University di Sydney dan telah menjadi penasehat Suu Kyi dalam bidang ekonomi selama beberapa tahun.
Pada hari Sabtu (6/2), ribuan pengunjuk rasa berkumpul di kota terbesar kedua di Australia, Melbourne, mengecam kudeta tersebut dan menuntut pembebasan Suu Kyi.
Rekaman televisi dan media sosial menunjukkan orang-orang yang mengenakan baju berwarna merah Partai Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy/NLD), membawa potret Suu Kyi dan menyanyikan “We Won’t Be Satisfied Sampai The End Of The World.” Lagu tersebut adalah lagu kebangsaan Burma dari pemberontakan prodemokrasi tahun 1988 di negara itu yang secara brutal dijatuhkan oleh pemerintah militer. [ah]
Sumber: Voaindonesia