22 Tahun Perjalanan Politik Gagasan (1)
TRANSINDONESIA.CO – Oleh: Sapto Waluyo (Center for Indonesian Reform)
Yang unik, sejak awal berdiri PK justru berkoalisi dalam pemerintahan merupakan pilihan rasional. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001) kader PK (Nur Mahmudi Ismail) diangkat sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI.
Masa jabatan yang singkat menunjukkan kinerja Menteri asal PK menggentarkan para koruptor, karena Nur Mahmudi berhasil mengusut penyimpangan dana reboisasi yang melibatkan konglomerat pendukung regim Soeharto.
Namun, ketika ditawari Megawati Soekarnoputeri untuk bergabung dalam Kabinet Gotong Royong (2001-2004), PK (kemudian menjadi PKS) memilih untuk mendukung dari luar kabinet. Itu pilihan sadar hasil rapat Majelis Syura, bukan sikap emosional dan dibenarkan oleh UUD NRI 1945 karena pemerintahan presidensial harus ada yang mengawasi agar tidak menjadi otoriteran. Kita sudah berpengalaman pada masa Soekarno (Orde Lama) dan Soeharto (Orde Baru) dan tidak ingin mengulang kesalahan politik serupa.
Pada masa pemerintahan SBY dua periode (2004-2014), PKS bergabung dalam pemerintahan dengan portofolio beragam: Menteri Pertanian, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Menteri Sosial.
Publik bisa mengkritisi kinerja pejabat eksekutif dari kalangan PKS, tapi secara umum memiliki keunggulan tersendiri. Dalam bidang pertanian, Menteri asal PKS telah memulihkan pencapaian swasembada pangan dan menekan importasi bahan pangan, karena itu dimusuhi oleh banyak importir pemburu rente. Dalam bidang kesejahteraan sosial, Menteri dari PKS menetapkan kebijakan terpadu untuk penanggulangan kemiskinan dengan basis data yang telah terverifikasi. Program itu kemudian menjadi andalan pemerintahan Joko Widodo.
Disamping itu, kader PKS juga ada yang dipercaya publik untuk menjadi Gubernur, Bupati dan Walikota atau para wakilnya. Gubernur Jawa Barat selama dua periode (Ahmad Heryawan, 2008-2018) dan Gubernur Sumatera Barat selama dua periode (Irwan Prayitno, 2010-2020) menjadi bukti, betapa tokoh-tokoh muda daerah bisa berpretasi di panggung nasional.
Capaian serupa saat ini sedang dijalani Zulkieflimansyah sebagai Gubernur NTB (2018-2023). Sebenarnya ada tokoh senior PKS, Abdul Gani Kasuba yang menjadi Gubernur Maluku Utara (2014-2019), namun pada periode kedua (2019-2024) AGK bergabung dengan PDIP. Ujian konsistensi sikap politik tidak luput juga menimpa tokoh PKS.
Resep merawat komitmen dan membangun kredibilitas publik diungkapkan kader PKS yang menjadi Wakil Walikota Salatiga selama dua periode (2011-2021), Muhammad Haris. “Masa depan PKS terletak pada komitmen pimpinan dan pengurus partai serta kader untuk selalu hadir dalam membangun umat, bangsa, dan negara. Dalam sejarah panjang PKS, salah satu kunci utama kekuatannya ada pada pembinaan dan kedisiplinan kader partai.
Semua kader bergerak dari lini grassroot hingga level elit tertinggi partai. PKS harus hadir memberikan solusi dan mewujudkan solidaritas nasional guna melayani masyarakat,” ujar Haris. Salah satu prestasi Pemerintah Kota Salatiga adalah menekan angka kemiskinan (4,7 persen) dan menjadi kota paling toleran se-Indonesia selama tiga tahun berturut-turut. Tokoh PKS sekali lagi menjadi salah satu unsur perekat nasionalisme Indonesia.
Yang harus disadari dan diakui, anggota PKS adalah manusia biasa sehingga wajar bila khilaf atau terpeleset. Kewajaran itu membuat tokoh PKS tidak canggung untuk bergelut dalam kehidupan warga akar rumput. Kesederhanaan tokoh PKS bisa dilihat dari sosok Miswan, anggota DPRD Kabupaten Pangandaran. Miswan bekerja sebagai nelayan dengan latar pendidikan tamat SMA. Ia dipercaya menjadi wakil rakyat benar-benar karena dukungan akar rumput dan struktur PKS, tidak bergantung money politic..
Saat ini, dalam kondisi wabah nyaris seluruh gajinya habis untuk melayani konstituen di wilayah selatan Jawa Barat. Lalu, bagaimana ia menafkahi anak-isterinya? Pada hari-hari tertentu dia harus pergi melaut untuk keperluan keluarga di rumah.
“Kami baru saja berkunjung ke Kalipucang (perbatasan wilayah Jabar-Jateng) untuk mengetahui kondisi masyarakat di sana. Saya sendiri yang menyopiri,” kata isterinya dalam kontak WA.
Miswan mendorong Bupati Pangandaran agar mengerahkan segala daya untuk membantu warga terdampak Covid-19 yang memprihatinkan, karena dia sendiri merasakan akibat langsung.
Wajah masa depan PKS juga terlihat dengan bergabungnya banyak figur milennial dalam gerakan politik bermartabat. Salah satunya Ismail Bahtiar (27 tahun) yang terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (2019-2024).
“Saya terjun ke politik benar-benar tanpa modal besar. Saya bersama beberapa kawan merintis start-up dan berpengalaman kerja/wirausaha sejak mahasiswa. Modal sosial dan keterampilan itulah yang saya manfaatkan untuk menjaring konstituen melalui media virtual. Ternyata pemilih muda dan milennial sangat potensial di Sulsel, sehingga menjadi tanggung-jawab kami untuk mengembangkan potensinya bagi kemajuan daerah,” tutur Ismail dalam sebuah wawancara.
Pengalaman serupa dibuktikan Nur Agis Aulia (28 tahun). CEO Jawara Farm yang terpilih sebagai anggota Fraksi PKS DPRD Kota Serang. Agis alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mudik ke kampung halaman untuk menjadi Agropreneur Muda dengan membangun komunitas Pak Tani Digital. Prestasi Agis diakui banyak pihak sehingga diundang khusus sebagai tamu dalam acara unjuk wicara Kick Andy Heroes. (bersambung)