Anies Mengaku Siap Hadapi Gugatan Pengembang Pulau Reklamasi
Setiap warga negara mempunyai hak. Kami siap menghadapi gugatan apapun
TRANSINDONESIA.CO | JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap menghadapi gugatan dari pengembang menyusul pencabutan izin prinsip pembangunan 13 pulau reklamasi.
“Setiap warga negara mempunyai hak. Kami siap menghadapi gugatan apapun,” kata Anies di Jakarta, Rabu (26/9).
Izin pembangunan pulau reklamasi tersebut dicabut setelah Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura) melakukan kajian yang hasilnya izin pembangunan pulau reklamasi harus dicabut. “Para pemegang izin, terbukti tidak melakukan kewajibannya, maka izinnya dicabut. Jadi pencabutannya bukan selera satu atau dua orang tapi karena badan telah melakukan verifikasi,” ujar Anies.
DKI Jakarta mencabut izin prinsip pulau reklamasi di teluk Jakarta yang sekaligus memastikan reklamasi di 13 pulau yang belum dibangun, dihentikan pengerjaannya dan empat pulau lainnya yang sudah selesai dikerjakan, akan dikelola untuk kepentingan publik.
Untuk 13 pulau yang masih belum dibangun yakni Pulau A, B, dan E (PT. Kapuk Naga Indah); Pulau J dan K (PT. Pembangunan Jaya Ancol); Pulau L (PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Manggala Krida Yudha); Pulau M (PT. Manggala Krida Yudha); Pulau O dan F (PT. Jakarta Propertindo); Pulau P dan Q (KEK Marunda Jakarta); Pulau H (PT. Taman Harapan Indah) serta Pulau I (PT. Jaladri Kartika Paksi).
Proses eksekusi penghentian itu, kata Anies, akan mulai dilakukan dengan langkah Pemprov DKI Jakarta mengirim surat pencabutan persetujuan prinsip dan pembatalan surat perjanjian kerjasamanya kepada pihak pengembang. Kemudian, akan dilakukan perhitungan nilai ekonomis dari kewajiban, kontribusi tambahan, dan kontribusi yang sudah dilaksanakan oleh mitra melalui jasa penilai independen.
“Bagi pengembang yang sudah memberikan kontribusi tambahan seperti rumah susun, jalan inspeksi, dan sarana prasarana lain, akan diberikan kompensasi berupa konversi dengan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atas kegiatan usaha yang dilakukan di lokasi lain,” ucap Anies.
Sementara empat pulau yang sudah dibangun, yakni Pulau C dan D (PT Kapuk Naga Indah); Pulau G (PT. Muara Wisesa Samudra) serta pulau N (Pelindo II) akan diatur tata ruang dan pengelolaannya sejalan dengan kepentingan masyarakat. Anies sebelumnya sudah menyegel Pulau D reklamasi pada Kamis (7/6) lalu. Sebanyak 932 bangunan disegel karena tak memiliki izin.[]
Sumber : Antara/ Republika