Sistim Urut Kacang Ditabrak, IPW: Timbulkan Kecemburan di Institusi Polri
Sejak era Presiden Jokowi, tatanan urut kacang di Polri sudah cenderung dirusak. Ini yang kita sesalkan. Apalagi internal Polri cenderung membiarkannya
“Kekosongan posisi Wakapolri ini membuat banyak spekulasi dengan beredarnya kabar Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis menempati posisi Wakapolri. Tapi muncul penolakan dari internal Polri terhadap rencana pengangkatan Idham,” kata Neta dalam siaran persnya yang diterima transindonesia.co, Rabu 15 Agustus 2018.
Melihat penolakan itu lanjut Neta, akibat rencana pengangkatan Idham tidak ‘urut kacang’. “Sebab, di atas Idham masih banyak jenderal bintang tiga yang lebih senior,” ujarnya.
Selama ini sambung Neta, pengangkatan orang nomor dua di Polri itu selalu diambil dari bintang tiga senior dan tidak pernah tidak urut kacang atau melompat dari bintang dua.
“Sejak era Presiden Jokowi, tatanan urut kacang di Polri sudah cenderung dirusak. Ini yang kita sesalkan. Apalagi internal Polri cenderung membiarkannya,” ungkap Neta.
Dicontohkannya, Brigjen Pol Teddy Minahasa yang merupakan mantan ajudan Presiden Jokowi langsung mendapat promosi bintang dua dengan jabatan Kapolda Banten.
“Padahal di era sebelumnya, semua mantan ajudan masuk Mabes Polri lebih dulu, setelah beberapa bulan baru mutasi jadi Kapolda,” ujarnya.
Begitu juga sambung Neta, mantan Kapolresta Solo karena sukses mengamankan pernikahan putri Jokowi dimutasi jadi Wakapolda Jateng. “Lalu belum lama ini Korsespri Kapolri dimutasi jadi Wakapolda Sumut,” tambahnya.
Lebih lanjut Neta menyatakan, sistem urut kacang di Polri sudah banyak yang ditabrak oleh Institusi Kepolisian, menimbulkan banyak kecemburuan yang luar biasa di internal Polri.
“Ini sangat berbahaya bagi kelangsungan dan sistem kaderisasi di Kepolisian, apalagi jika Idham Azis nantinya diangkat sebagai Wakapolri. Kita berharap elit-elit Polri memikirkan masa depan Polri dan sistem kaderisasi urut kacang yang sudah terbangun di Polri selama ini,” pungkasnya.[COK/TRS]