Pansus Aset DPRD Sumut Tak Becus

TRANSINDONESIA.CO – Kalangan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyoroti kinerja panitia khusus (Pansus) Aset DPRD Sumut yang sudah setahun bekerja tak menunjukkan keberhasilan terkait pendataan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemrovsu). Salah satu aset seperti di BUMD PT Aneka industri dan Jasa (AIJ) dinilai tak berfungsi dan terkesan mubajir termasuk pembelian satu unit mesin cetak seharga Rp 6 miliar dan raibnya pabrik es.

Demikian ditegaskan Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar Leonard Samosir kepada wartawan menyoroti kinerja Pansus Aset yang berkoloborasi dengan Biro Perlengkapan dan Perawatan Setdaprovsu dinilai terlalu ‘lamban’ menuntaskan pendataan aset milik Pemprovsu di Gedung DPRD Sumut, Selasa (20/4/2016).

Lebih jauh Leonard mengungkapkan, kinerja Pansus Aset jangan hanya seremonial saja, akan tetapi Pansus Aset DPRD Sumut harus bersinergi dengan Biro Perlengkapan dan Perawatan Setdaprovsu untuk mendata seluruh aset milik Pemprovsu yang raib diambil pihak ketiga.

Salah satu contoh aset milik Pemprovsu yang raib seperti Gedung Bioskop di Sunggal , Lahan Sirkuit IMI di Jalan Pancing Medan dan belum termasuk aset roda empat mobil yang dipinjam pakai pihak ketiga dan sepeda motor roda dua. Artinya, kata Leonard kalau aset ini tidak serius dikelola bagaimana mungkin Pemprovsu bisa mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari pemerintah pusat .

Karena itu, lanjut anggota komisi D ini, salah satu cara untuk bisa  Mendapatkan WTP adalah pendataan aset secara konkrit dan akurat.

“Jujur saja, saya merasa heran bagaimana Pemprovsu bisa mendapatkan WTP dari pemerintah pusat tahun lalu sementara pendataan aset Pemprovsu amburadul,” tukas Leonard sembari mempertanyakan keberadaan WTP.

Terkait aset milik BUMD seperti PT AIJ kata Leonard , sebaiknya dibubarkan saja kalau memang tidak sanggup dikelola karena merugi terus.

Bayangkan saja, lanjutnya, ada sekira 80 orang pekerja di PT AIJ dan belum menerima gaji. Sementara PT AIJ menghamburkan uang dengan pembelian mesin cetak seharga Rp 6 miliar yang didatangkan dari Jerman.

Melihat tidak efektifnya penggunaan mesin cetak merek Heidelberg buatan Jerman harga Rp 6 miliar yang ditargetkan bisa menjadi sumber PAD bagi PT AIJ Rp 50 juta itu menjadi sia-sia karena percetakan tersebut tidak laku dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) jajaran Pemprovsu juga tak mau mencetak dan mempergunakan jasa PT AIJ.

“Bubarkan saja PT AIJ kalau tetap merugi.Kalau Direktur Purna Irawan tak sanggup bekerja mundur saja biar Plt Gubsu Erry Nuradi bisa mencari penggantinya yang bisa bekerja maksimal,” pungkasnya.[Don]