Fadli Zon Desak Menteri Rini Diganti
TRANSINDONESIA.CO – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengimbau Presiden Joko Widodo untuk mengganti Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno.
Dikatakannya, Rini tidak mampu membantu presiden dalam menyejahterakan rakyat Indonesia dalam setahun terakhir.
“Kenyataannya kan tidak terjadi. Malah BUMN mengurangi kesejahteraan rakyat. Kalau perlu diganti. Ini berarti dia tidak bisa mengelola aset negara,” ujar Fadli Zon di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Jumat (30/10/2015).
Fadli turut menyoroti besarnya jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal Negara (PMN). Dia mempertanyakan mengapa Rini masih mau mengalokasikan Rp40,42 triliun kepada 26 perusahaan merah, padahal BUMN sendiri memiliki aset sekitar Rp5 ribu triliun.
“Saya khawatir ini justru menggerogoti kepentingan negara. Saya rekomendasikan Rini diganti,” katanya.
Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai pengelolaan BUMN dalam setahun terakhir tidak jelas. Menurutnya, posisi-posisi penting di BUMN diisi orang partai dan relawan.
Karenanya, Fadli berpendapat politik yang ada saat ini hanyalah bagi-bagi kursi. Karenanya, dia mengimbau agar Presiden Jokowi dapat mengganti Rini dengan orang berlatar belakang profesional, yang tidak memiliki beban politik sama sekali.
Namun, Fadli mengakui penggantian Rini Soemarno seutuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi. “Ini politik daging sapi. Tapi kalau presiden merasa yang bersangkutan (Rini) hebat, ya apa boleh buat?” ucapnya.
Sebelumnya, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hendrawan Soepratikno menilai berpotensi merugikan dan menambah beban keuangan negara. Karenanya, dia menyarankan agar Presiden Joko Widodo mempertimbangkan penggantian Menteri BUMN. Menurutnya, kandidat pengganti Rini Soemarno harus lebih kreatif dan solutif untuk bisa menyinergikan BUMN.
Dalam RAPBN 2016, pemerintah menganggarkan PMN sebesar Rp40,4 triliun atau lebih rendah dibanding angka tahun ini yang sebesar Rp64,88 triliun. Angka PMN tertinggi diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp10 triliun, PT Reasuransi Indonesia Utama sebesar Rp4 triliun, dan PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp3,5 triliun.(Cnn/Dod)