Eskalasi Politik Diharapkan Tak Membuat Agenda Kerakyatan Terbengkalai

TRANSINDONESIA.co | Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) menyoroti, meningkatnya eskalasi suhu politik antarkontestan Pemilu 2024. Diharapkan, dalam situasi seperti ini tidak membuat agenda kerakyatan dan kebangsaan yang belum tuntas menjadi terbengkalai.

“Terutama terkait dengan agenda Resolusi Konflik Agraria. Kemudian sumber daya alam,” kata Ketua LPOI KH Said Aqil Siroj dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Said menilai, konflik agraria dan sumber daya alam masih menjadi api dalam sekam. Demikian dimaksud, bahwa persoalan tersebut sangat rentan , dan mudah tersulut membara kapan saja mengarah sengketa.

“Mudah menggurita menjadi problematika kerakyatan dan konflik sosial yang berkepanjangan. Bahkan lebih jauh lagi, bila tidak terkelola dengan baik,” ucap Said.

Kemudian, Said menegaskan, agraria dan sumber daya alam dapat menjadi komoditas politik yang rentan untuk diperdagangkan. Bahkan, dimainkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan tanpa ada penyelesaian secara tuntas.

“Tanah, air dan sumber daya alam adalah anugerah Tuhan yang harus dikelola dan didistribusikan secara adil dan merata. Semua itu untuk kemakmuran rakyat dan kedaulatan megara,” ujar Said.

Hal ini, kata Said, selaras dengan amanat Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33. Bahwa, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

“Negara tidak boleh tunduk dan kalah dengan siapapun dalam mengelola tanah, air, dan sumber daya alam. Penyelenggara negara tidak boleh melakukan pembiaran, menyerah kepada kelompok-kelompok oligarki rakus lahan’,” ujarnya. [rri]