Dinilai KPK Tepat Sasaran, Dana Kader Pos Yandu Jabar Ditingkatkan
TRANSINDONESIA.CO – Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan meningkatkan dana revitalisasi dan kader Pos Yandu karena dianggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki laporan keuangan yang sangat baik dan menunjang kesehatan ibu dan balita serta tepat sasaran.
“Pemprov Jawa Barat akan meningkatkan dana revitalisasi dan kader Pos Yandu karena menunjang kesehatan masyarakat serta dinilai KPK tepat sasaran dalam pendanaan tersebut,” kata anggota DPR Komisi I DPRD Jawa Barat, Muhammad Syahrir kepada Transindoensia.co, Senin (4/5/2015).
Komisi I yang membidangi dana bantuan desa tersebut berharap, bupati dan walikota terus menggenjot kesehatan masyarakat melalui Pos Yandu yang didanai oleh Pemprov Jawa Barat langsung ke kelurahan atau desa yang memiliki Pos Yandu.
Sementara, para kader Pos Yandu di Perumahan Bekasi Timur Regensi (BTR), Kota Bekasi, sempat resah adanya informasi penghentian dana revitalisasi dan dana kader Pos Yandu itu ditepis oleh anggota dewan dari Fraksi Gerindra daerah pemilihan Kabupaten Bekasi.
“Anggaran yang disalurkan ke Pos Yandu ini tak hanya dinilai tepat sasaran tetapi juga dinyatakan KPK memiliki laporan keuangan yang predikat baik. Sehingga KPK meminta untuk meningkatkan dana revitalisasi dan kader itu. Saat ini Pemprov Jawa Barat telah membuat angaran peningkatan tersebut,” kata Syahrir.
Mengenai besaran kenaikan anggaran dana yang akan diterima oleh tiap kader yang selama ini sebesar Rp1,2 juta per enam bulan dan sekitar Rp 2 juta untuk revitalisasi pertahunnya akan ditingkatakn mencapai lebih dari 10 persen.
“Ada usulan untuk kenaikan dana kader mencapai upah minimum regional, termasuk pembangunan Pos Yandu yakni, bangunan fisiknya juga akan lebih diperbanyak. Kalau ada lingkungan yang belum memiliki Pos Yandu, silahkan ajukan pada Pemprov Jawa Barat, kita akan dorong untuk pembangunan fisiknya,” terang Syahrir.
Syarir juga berpesan, agar dana revitalisasi dan kader Pos Yandu itu dimonitor oleh masyarakat sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin mencari keunungan.
“Semua lapisan masyarakat diminta untuk memantau dan ikut peduli atas dana itu, sehingga tidak ada penyalahgunaan nantinya, sehingga Jabar terus mendapat penilaian baik dari KPK,” tutur Syarir.
Para kader Pos Yandu BTR yang mendapat informasi dari anggota DPRD Jawa Barat itu merasa lega dan berterima kasih atas penilaian dan kenaikan dana kader dari Pemprov Jabar yang sebelumnya mendapat informasi penghentian dana kader.
“Ini sangat melegakan para kader Pos Yandu, adanya penjelasan dari anggota DPRD akan lebih memberi semangat para kader untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan bersama bidan guna menumbuh sehatkan balita dilingkungan masing-masing,” kata kader Pos Yandu BTR, Ayu H di Bekasi, Senin (5/5/2015).(Idam)