BPK Beri Predikat WDP untuk Pemkab Labuhanbatu

Wakil Bupati Labuhanbatu, Suhari Pane SIP saat menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemkab Labuhanbatu Tahun 2013 yang berpredikat WPD.(bus)

TRANSINDONESIA.CO – Kepala Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumut, Aris Laksono SE, Ak  menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemkab Labuhanbatu Tahun 2013 kepada Wakil Bupati Labuhanbatu Suhari Pane SIP.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut disaksikan Ketua DPRD Labuhanbatu Hj Ellya Rosa Siregar, Asisten Administrasi Elpin Riswan SE, Kadis Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Ahmad Mupli SH, dan Sekretaris Inspektorat Labuhanbatu, Patma Hanum, Rabu (23/7/2014) dikantor BPK Perwakilan Prop Sumut Jalan Imam Bonjol Medan.

Wakil Bupati Suhari Pane SIP dalam sambutanya menyampaikan terima kasih atas pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan yang telah dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan. Pemkab Labuhanbatu, Sumatera Utara, menyadari sepenuhnya hasil pemeriksaan tersebut akan menindaklanjutinya, katanya.

Pemkab Labuhanbatu bertekad kedepan akan melakukan perbaikan seusai arahan dari BPK tentang langkah yang harus dilakukan agar Pemkab Labuhanbatu bisa memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sementara itu Ketua DPRD Labuhanbatu Hj Ellya Rosa Siregar Spdi dalam sambutanya mengatakan dengan adanya pemeriksaan ini akan membantu penggunaan keuangan negara secara lebih teliti dan apa yang disampaikan oleh BPK akan jadi masukan untuk perbaikan pengelolaan keuangan Pemkab Labuhanbatu, katanya.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Aris Laksono SE, Ak menyampaikan pemeriksaan ini ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemkab Labuhanbatu, dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, efektivitas sisten pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk itu Aris laksono mengharapkan agar hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2013 dapat ditindaklanjuti oleh Pemkab Labuhanbatu, sehingga apa yang diharapkan Pemkab Labuhanbatu bisa memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun depan.(bus/don)