SBY: Tak Perlu Wasit dari Luar

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

TRANSINDOENSIA.CO – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menyoroti polemik pemenang Pemilihan Presiden (Pipres) 2014.

Dalam kesempatan berbuka puasa di kediaman Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman, Senin (14/7/2014), SBY mengingatkan rakyat Indonesia agar mengutamakan perdamaian dan menghindari perpecahan terkait perdebatan hasil Pipres. Ia menyinggung kondisi serupa yang terjadi di Afghanistan.

Pemilihan presiden Afghanistan berujung pada kedua kandidat yang bersaing, yaitu Abdullah Abdullah dan Ashraf Ghani, saling mengklaim kemenangan. Namun, kekisruhan di antara mereka bisa diselesaikan setelah ditengahi oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry.

Laman New York Times, Sabtu 12 Juli 2014, bahkan melansir, salah satu kandidat presiden, Abdullah, mengancam segera membentuk pemerintahan baru. Walaupun kisruh penghitungan suara belum menemukan solusi.

“John Kerry bisa mengakurkan kedua calon presiden dengan mengaudit kembali suara yang telah masuk. Di Indonesia, mari kita selesaikan masalah dengan damai. Tidak perlu ada wasit dari pihak luar,” ujar SBY.

Pada saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil penghitungan suara tanggal 22 Juli nanti, lanjut SBY, pasti akan ada kalah dan menang. Namun, untuk mencegah terjadinya rasa curiga adanya kecurangan, SBY menyarankan agar KPU mengajak kedua kubu untuk ikut melihat proses penghitungan suara.

“Bagi yang menang, mereka patut bersyukur dan tidak perlu bersikap arogan. Sementara bagi mereka yang kalah, tidak perlu melakukan aksi-aksi yang tidak dibenarkan. Jika kedua kubu tidak puas dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU, biarkan Mahkamah Konstitusi bekerja,” kata SBY.

Menurut SBY, itu merupakan cara damai dan konstitusional yang sebaiknya diutamakan. Ia tak mengharapkan pamor demokrasi di Indonesia yang telah terbangun selama ini hancur lantaran ketidakmampuan kedua kubu bersaing menyelesaikan permasalahan pemenang Pilpres.

“Kini, kuncinya ada di empat simpul yaitu KPU, MK, pasangan nomor urut satu, dan pasangan kedua. Keempat pihak ini, bila dapat menyikapi masalah ini dengan arif dan benar, maka demokrasi yang telah dibangun sejak tahun 1998 tidak akan tercoreng,” kata dia.

Apabila proses demokrasi ini dapat berjalan dengan baik, maka SBY akan merasa lega untuk meletakkan jabatannya melalui transisi kepemimpinan yang baik dan tenang. Pemerintahan baru dijadwalkan akan dibentuk tanggal 20 Oktober mendatang.

“Kita semua juga harus dukung presiden yang baru. Kuncinya, harus menanamkan perdamaian di pikiran dan juga hati,” kata SBY.(vvn/sof)