Keduua Capres Potensi Tersandera Parpol

Pasangan capres dan cawapres.(dok)

TRANSINDONESIA.CO – Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) berpotensi tersandera berbagai kepentingan partai politik yang menjadi pendukungnya.

Pengamat politik Universitas Sumatera Utara (USU) Mahmud Mulyadi mengatakan, potensi tersandera itu merupakan hal yang wajar dalam dunia politik. Terutama dalam proses koalisi.

Sebenarnya, Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa dan Jokowi yang berpasangan Jusuf Kalla (JK) memiliki kelemahan masing-masing. Karenanya, memiliki potensi tersandera secara politik.

Namun, jika dilihat secara kasat mata, maka potensi tersandera secara politik tersebut lebih besar dialami Prabowo yang didukung Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, PPP, dan PBB. “Itu yang tampak dari luar,” katanya.

Menurut dia, potensi tersandera itu besar karena parpol pendukungnya ikut dalam kekuasaan dan pemerintahan lima tahun terakhir. Karenanya, tidak tertutup kemungkinan memiliki dosa politik.

Karena itu, tidak mengherankan jika muncul parpol tersebut berupaya berlindung kepada Prabowo jika terpilih menjadi presiden.

Sudah menjadi rahasia umum jika parpol di Indonesia tidak selamanya bersih sehingga memiliki potensi dosa masa lalu yang diharapkan dapat dilindungi. Bahkan dihapuskan dengan kekuasaan capres yang didukung.

Namun, putra begawan ekonomi Soemitro Djojohadikoesoemo tersebut dapat mengatasi ancaman itu jika mampu bersikap tegas dan lebih mengutamakan keadilan bagi masyarakat.

“Namun saya berharap Prabowo tidak tersandera jika ingin selamat dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau itu dilakukan, dia tidak akan tersandera,” katanya.

Potensi sandera lain yang akan dialami, baik Prabowo mau pun Jokowi, adalah keinginan dari parpol pendukung untuk mendapatkan jatah kekuasaan jika jagoannya menang.

Dalam dunia politik, kata dia, kondisi itu masih dianggap lumrah. Karena besarnya tingkat kepentingan dalam pemberian dukungan, apalagi setingkat pilpres.

Namun potensi ancaman tersebut dapat dibenahi dengan membangun kesepakatan. Yaitu, kepentingan umum harus lebih diutamakan dari pada kepentingan individu dan golongan.

Kedua pasangan capres/cawapres harus mampu memastikan parpol pendukung. Bahwa koalisi yang dibangun idealnya atas visi kesepakatan yang permanen dan didasari nilai idealisme seperti komitmen untuk membangun bangsa.

“Jika kepentingan masyarakat lebih diutamakan, saya yakin mereka justru akan dicintai masyarakat. Namun, kalau ada udang di balik batu, potensi pertikaian akan lebih besar. Itu yang akan menyandera,” katanya.(ant/dhon)