Penginapan Atlet Porda XII Kabupaten Bekasi Rawan Kemacetan
Kemacetan lalulintas semakin parah.(dok)
TRANSINDONESIA.CO – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyiapkan 32 tempat penginapan bagi peserta Pekan Olahraga Daerah (Porda) ke-XII. Namun, penetepan tempat penginapan itu dinilai kurang strategis dan rawan kemacetan.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi, Taih Minarno mengatakan, pemerintah daerah perlu mengkaji ulang rencana penetapan tempat penginapan.
“Karena masalah kemacetan bukan masalah kecil. Bila peserta datang terlambat dapat berdampak kepada sanksi dan menjadi masalah baru,” ujar Taih Minarno.
Taih berharap kepanitiaan Porda dan pemerintah daerah untuk membicarakan kembali lokasi penginapan untuk mengantisipasi kemacetan.
“Harus dicarikan solusi agar kekhawatiran ini tidak terjadi,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi merencanakan tempat penginapan berada di titik kemacetan parah.
Kabupaten Bekasi memiliki titik kemacetan di beberapa jalan utama, seperti Jalan Perjuangan, Tambun, Jalan Raya Jababeka, Jalan Raya Imam Bonjol, Cibitung, Jalan Raya, Cikarang, Jalan Raya Lemah Abang serta Jalan Raya Cibarusah.
Dari 32 hotel yang disiapkan, Pemerintah Kabupaten Bekasi menyediakan 3.300 kamar dari jumlah kebutuhan 6.000 kamar yang berlokasi di wilayah rawan kemacetan tersebut.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Diporbudpar Kabupaten Bekasi, Deny Rusnandi, menegaskan masalah kemacetan sudah dikaji secara tekhnis.
“Hanya diatur jam keberangkatan atlet ke lokasi acara. Memang, semua jalanan macet,” ujar Deny.
“Bukan kewenangan kami apabila ada yang didiskualifikasi karena datang terlambat,” katanya.
Deny menjelaskan, venue yang diberikan berada di titik yang berbeda. Misalkan, venue stadion sepak bola, ditempatkan di Tegal Danas Cikarang, Stadion Mini Tambun, dan Stadion Mini Cikarang Utara.
“Untuk venue yang lain di beberapa titik yang tersebar di 23 kecamatan,” ucapnya.
Menurutnya, jarak antara penginapan dengan venue pertandingan cukup jauh. Pihaknya berharap, permasalahan itu dapat diselesaikan berdasarkan kajian secara teknis.(sp/min)