Kalbar Mekar jadi Dua Provinsi Harus Diwujudkan
TRANSINDONESIA.CO – Pemekaran Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi dua provinsi harus di wujudkan. Mengingat wilayah Kalbar yang begitu luas dan untuk lebih mendekatkan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat.
Hal itu dikatakan Nikodemus R Toun Wakil Ketua DPRD Kalbar kepada SP Selasa (13/5/2014).
Ia mengatakan, pembahasan pemekaran Wilayah Kalbar menjadi dua provinsi sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Namun hingga kini belum memiliki kemajuan yang berarti.
Sesuai dengan informasi yang diterima baru baru ini, bahwa pemekaran Kalbar sudah masuk dalam amanat presiden. Namun dikatakan bahwa syarat untuk pemekaran satu wilayah itu belum lengkap.
Jadi sekarang ini pemekaran ini sudah tergantung kepada Provinsi Kalbar, yaitu untuk melengkapi semua syarat yang diperlukan. Jika sudah lengkap hendaknya segera disampaikan kepada DPRD untuk segera dibahas dan seanjutnya disampaikan kepada DPR RI untuk diproses lebih lanjut.
“Selam ini sudah ada yang membentuk tim pemekaran namun hasilnya belum juga maksimal. Artinya pemekaran itu belum juga dapat diwujudkan dan hingga kini Kalbar masih tetap menjadi satu provinsi,” kata Nikodemus.
Ia menambahkan, beberapa kabupaten yang bergabung menjadi provinsi yaitu Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi dan Kapuashulu akan bergabung menjadi satu provinsi baru. Sementara Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kubu Raya, Ketapang, Landak, Kota Singkawang dan Sambas dan Bengkayang.
Pihaknya mengharapkan agar pemekaran provinsi ini dapat segera terwujud sehingga pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat dapat lebih cepat. Selain itu imformasi pembangunan juga dapat lebih cepat sampai kepada masyarakat.
Sebab dibandingkan dengan sekarang ini, luas Wilayah Kalbar sangat luas dimana luasnya sama dengan dua kali P Jawa ditambah dengan P Madura. Sehingga pelayanan dan pelaksanaan pembangunan terkesan kurang maksimal.
Disamping wilayahnya sangat luas, Kalbar juag berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga Sarawak Malaysia. Hal ini memerlukan penanganan dan perhatian secara khusus dari pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten.
Dikatakan demikian karena kondisi Wilayah Kalbar diperbatasan sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah Sarawak Malaysia diperbatasan. Secara khusus yaitu bidang sarana dan prasarana serta infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
“Pemekaran wilayah ini, diharapkan semua persoalan yang dihadapi masyarakat khususnya di daerah perbatasan dan terpencil dapat tertangani dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga kita tidak terlalu jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Sarawak Malaysia,” tandasnya.(sp/tan)