Bupati Karo, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti ditengah-tengah masyrakat Tanah Karo.(dok)
TRANSINDONESIA.CO – Aksi ribuan rakyat Tanah Karo, Sumatera Utara yang mengepung dan menyandera anggota DPRD Karo digedung DPRD karena tidak kunjung disahkannya APBD Karo untuk tahun 2014 merupakan penyengsaraan teradap rakyat.
Penyengsaraan rakyat oleh DPRD itu membuat Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi angkat bicara dan sangat menyesalkan sikap DPRD Karo yang dapat berakibat fatal dan membuat rakyat sengsara.
“Seharusnya APBD sudah diketok dan diabsahkan oleh DPRD. Namun, hingga sampai saat ini kenyataannya DPRD belum juga mengabsahkan. Ini menyangkut hanjat hidup rakyat Karo,” kata Karo Jambi kepada Transindonesia.co, Kamis (8/5/2014).
Dikatakan Karo Jambi, bagaimana mungkin bila ratusan honorer yang bekerja sampai sekarang tidak menerima gaji, itu karena tidak disahkannya APBD, sehingga hidup mereka terancam.
“Jadi mereka mau makan apa, ini mengancam kehidupan keluarga mereka dan bagaimana buat biaya sekolah anak-anak mereka,” kata Karo Jambi.
Menurut Karo Jambi, Dinas Kebersihan Karo saat ini menungak selama empat bulan mencapai Rp1,6 miliar. Belum lagi RSUD Kabanjahe yang sampai sekarang kekurangan stok obat-obatan.
“Kalau begini saiapa siapa yang disalahkan? Berarti DPRD Karo tidak berpihak sama rakyat,” ujarnya.(surya)
