TRANSINDONESIA.co, Medan : Kepentingan politik dari kepala daerah lebih dominan di tengah terjadinya krisis listrik di Sumatera Utara (Sumut). Padahal, bila koordinasi itu dilakukan, gubernur dengan kejaksaan dan kepolisian, krisis listrik yang berkepanjangan tersebut, tidak akan pernah terjadi.
“Banyak pihak yang menuding bahwa krisis listrik di daerah ini karena Meneg BUMN Dahlan Iskan tidak mampu menuntaskannya. Padahal, birokrasi dari kepala daerah yang diduga mempersulit semua itu,” ujar Koordinator Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Gandi Parapat, Senin (17/3/2014).
Gandi mengungkapkan hal itu setelah mendapatkan laporan dari sejumlah pihak yang ingin membangun pembangkit listrik di Pangkalan Brandan dan kawasan di Tapanuli. Beredar laporan, pemerintah lepas tangan atas lahan, dan mempersulit birokrasi perizinan.
“Nuansa politik dominan di tengah krisis listrik tersebut. Ini justru memojokkan Dahlan Iskan selaku Meneg BUMN. Ironisnya, justru kepala daerah lepas tangan, dan seakan menjual nama partai yang selalu membela kepentingan rakyat, memojokkan Dahlan Iskan,” katanya.
Menurutnya, krisis listrik di Sumut bisa segera diatasi jika musyawarah pikiran daerah (Muspida), yang meliputi gubernur, kejaksaan, DPRD dan kepolisian, duduk bersama. Muspida diharapkan mempermudah seluruh birokrasi, termasuk melakukan sosialisasi di masyarakat.
“Persoalan yang terjadi, justru kepala daerah yang seharusnya memberikan solusi, justru berteriak – teriak dengan menuding kinerja Meneg BUMN tidak benar. Padahal, pemerintah daerah yang mempersulit.(sp/sur)
