DPR Minta Calon Kapolri Harus Bebas dari Kepentingan Politik

TRANSINDONESIA.CO – Anggota Komisi III DPR RI, I Putu Sudiartana meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencari pengganti Kapolri Jenderal Sutarman yang lebih baik.

“Itu kewenangan Presiden bilamana Kapolri mau diganti, mau kapan saja itu hak prerogatif Presiden. Terpenting Presiden harus benar-benar mencari gantinya yang lebih baik dalam memajukan Kepolisian,” tegas I Putu Sudiartana, di Jakarta, Rabu (7/1/2015).

Dia menambahkan, calon Kapolri harus mampu meningkatkan profesionalisme Kepolisian, dan mempertahankan indenpendensi Polri.

“Kapolri yang baru harus memberikan citra yang lebih baik di masyarakat, seperti tidak terjadinya bentrokan antara pihak Kepolisian dan TNI beberapa waktu lalu. Dan, yang lebih terpenting lagi pemilihan calon Kapolri jangan sampai ada kepentingan politik penguasa,” tegas politisi Partai Demokrat asal dapil Bali itu.

Menurut Putu, kecenderungan selama ini yang melakat di masyarakat ialah anggota polisi, dalam hal ini Polantas selalu mencari kesalahan pengguna jalan, seperti menilang di jalan.

“Stigma negatif polisi pun harus diubah, seperi halnya keberpihakan polisi terhadap pengusaha atau justru menjadi beking. Yang lainnya harus ada reward and punishment terhadap anggota Kepolisian untuk mencapai jenjang yang lebih baik,” tuturnya.

Menurutnya, Kapolri baru nantinya mampu memilih Kapolda yang senior dan memiliki kriteria yang sesuai dengan keinginan masyarakat serta berasal dari daerah provinsinya masing masing.

“Sehingga bermanfaat untuk pengayoman masyarakat, dan menjadi kebanggaan masyarakatnya sendiri sehingga masyarakat tidak merasa takut berkomunikasi sama polisi bilamana masyarakat menemukan kejanggalan-kejanggalan di masyarakat dan dilaporkan ke polisi,” pungkasnya.(okz/yan)