Kisruh Tak Kunjung Selesai, PPP dan Golkar Terancam Tak Ikut Pilkada Serentak

TRANSINDONESIA.CO – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie melaporkan situasi terkini di lembaga yang dipimpinnya, serta menjelaskan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015 kepada Presiden Joko Widodo. Ia menyatakan konflik partai politik seperti yang terjadi di PPP dan Golkan bisa terancam tak ikut pilkada serentak.

“Kita sampaikan laporan lengkap termasuk juga keinginan kami untuk bangun tradisi memberi penghargaan kepada penyelenggara pemilu yang terbukti bekerja dengan baik,” kata Jimly kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/4/2015).

Perihal persiapan pilkada serentak, kata Jimly, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, yang menjadi persoalan adalah partai-partai politik yang saat ini tengah mengalami dualisme kepemimpinan seperti PPP dan Partai Golkar.

“Jadi, masalah penting adalah yang terkait dengan konflik partai politik,” jelas Jimly.

Salah satu opsinya, lanjut Jimly, KPU perlu meningkatkan standar integritas. Bukan hanya terkait integritas penyelenggara pemilu, tapi juga integritas peserta pemilu, dan integritas parpol pengusung pasangan calon.

Karenanya, dalam diskusi dengan Presiden Jokowi tadi, Jimly menyarankan agar PPP dan Partai Golkar segera islah. Jika tidak, maka harus menunggu keputusan pengadilan dan memakan waktu yang cukup panjang. Sehingga, bisa dimungkinkan terancam tak bisa ikut pilkada serentak.

“Kita harap pengadilan segera ambil keputusan sebelum penetapan pasangan calon, itu jadwal dan tahapannya sudah ada, mudah-mudahan pengadilan bisa segera ambil keputusan. Seandainya tidak, ada kemungkinan partai yang konflik itu sama-sama tidak bisa memenuhi syarat untuk mengajukan pasangan calon,” tandasnya.(oz/dod)