Ibu Kota Pakistan Lumpuh karena Pendukung Mantan PM Khan Berunjuk Rasa

TRANSINDONESIA.co | Pihak berwenang menutup Islamabad, ibu kota Pakistan, pada Sabtu (5/10) akibat protes yang dilakukan oleh pendukung mantan perdana menteri Imran Khan yang kini mendekam di penjara. Para demonstran berusaha menguasai jalan sebagai aksi protes, sementara pasukan keamanan dikerahkan dan layanan internet seluler diputus.

Khan tidak diizinkan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum pada Februari lalu yang diwarnai tuduhan kecurangan, dan dia juga diadang puluhan kasus hukum.

Namun, partai Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), terus menentang represi tersebut dengan menggelar demonstrasi secara rutin untuk mengganggu pemerintahan.

Aktivis PTI memulai perjalanan mereka ke Islamabad pada Jumat dari markas mereka di provinsi Khyber Pakhtunkhwa di barat laut. Namun, mereka disambut dengan blokade jalan, dan tembakan gas air mata.

Pada Sabtu, sejumlah konvoi kecil berusaha mencapai Islamabad untuk menentang pemerintah yang menyetujui pengerahan pasukan di jalan-jalan. Mereka beralasan langkah tersebut diperlukan untuk menjamin keamanan menjelang pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) yang akan dimulai pada 15 Oktober.

“Saya sangat bangga dengan seluruh rakyat kita,” kata pesan dari Khan yang diposting di situs media sosial X pada Sabtu sore. “Anda menunjukkan ketangguhan dan keberanian yang luar biasa saat Anda turun ke jalan kemarin dan mengatasi rintangan yang sulit dipercaya.”

Protes juga direncanakan berlangsung pada Sabtu di Lahore, tetapi jalan tol utama yang menghubungkan kota besar di bagian timur dengan ibu kota ditutup.

Amnesty International mengatakan pemutusan komunikasi dan blokade jalan “melanggar hak orang atas kebebasan berekspresi, akses ke informasi, berkumpul secara damai dan bergerak”.

Khan, yang berusia 72 tahun, menjabat sebagai perdana menteri dari tahun 2018 hingga 2022 sebelum digulingkan melalui mosi tidak percaya di parlemen setelah berselisih dengan lembaga militer yang dianggap sebagai penentu kekuasaan politik di Pakistan. [voa]