Kapolri Tingkatkan Keamanan TPS Sangat Rawan

TRANSINDONESIA.CO – Kapolri Jenderal pol Tito Karnavian mengaku telah memetakan seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di daerah dalam rangka pengamanan Pemilu tanggal 17 April 2019 mendatang. Menurut Jenderal Tito, terdapat TPS di daerah yang masuk kategori aman dan rawan.

“Kita seperti biasa membagi TPS, ada yang kategori aman, rawan 1 dan 2, serta sangat rawan,” tutur Jenderal Tito usai mengikuti rapat koordinasi kesiapan akhir dalam rangka pengamanan tahapan pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2019, di Kkantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin 15 April 2019.

Kapolri melanjutkan, sejumlah TPS yang aman tersebut lantaran di suatu daerah itu jumlah pendukung di dominasi salah satu pasangan calon, maka potensi konflik sangat kecil.

Karena diprediksi tidak akan terjadi kecurangan. Maka, pihak kepolisian tidak akan mengerahkan kekuatan personel dengan jumlah banyak.

“Untuk wilayah aman biasanya kriterianya. Misalnya di suatu tempat itu didominasi oleh pendukung A atau B. Itu potensi konfliknya kecil. Sehingga otomatis kekuatan yang dikerahkan ke sana secara minimal standar,” katanya lagi.

Lebih jauh, dikatakan orang nomor satu di Korps Bhayangkara ini bahwa kategori daerah rawan itu karena jumlah para pendukung dan pemilih  dari kedua pasangan calon relatif sama. Jadi potensi terjadinya konflik itu sangat besar.

“Kita anggap rawan kalau proporsi dukungan dari pasangan calon A, dan B termasuk caleg-caleg itu relatif proporsinya hampir sama. Kita otomatis akan memperkuat dan mempertebal tempat tersebut dengan tambahan kekuatan, baik dari linmas, Polri dan TNI,” ungkap Jenderal Tito.

Masih dari keterangan Jenderal Tito, daerah yang dikategorikan sangat rawan, selain basis dukungan dari pemilih yang hampir sama jumlahnya, juga wilayah tersebut telah mempunyai sejarah konflik pada pemilu sebelumnya seperti masalah isu SARA dan yang lainnya.

“Kalau kita anggap sangat rawan misalnya basis dukungan hampir sama, punya sejarah konflik di tempat itu atau muncul isu-isu yang sensitif di tempat itu, misalnya masalah sengketa tanah, dan masalah yang berhubungan dengan sukuan, keagamaan, dan RAS,” paparnya menambahkan.

“Maka secara otomatis kita akan perkuat, pertebal tempat itu dengan penambahan kekuatan, baik pasukan linmas, TNI Polri dan kekuatan stand by,” katanya lagi.

Selain itu juga, menurut Jenderal Tito, daerah-daerah rawan konflik itu apabila terjadi kumpulan massa yang memberikan tekanan psikologis kepada masyarakat minoritas dalam menggunakan hak pilihnya.

“Kemudian kita melihat daerah-daerah lain yang kalau kita anggap itu ada rawan kumpulan-kumpulan massa yang bisa memberikan tekanan psikologis intimidatif. Ini juga kita waspadai dengan menambah perkuatan dan kekuatan personel yang stand by (berjaga-jaga),” katanya lagi.

Selanjutnya, Jenderal polisi bintang empat ini menambahkan, pihaknya akan melakukan patroli gabungan TNI-Polri dan Linmas di beberapa daerah yang dianggap rawan. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya konflik.

“Di samping itu kita juga melakukan penebalan patroli gabungan serta pos gabungan TNI- Polri di daerah-daerah yang kita anggap rawan tertekan secara psikologis,” tuturnya.

“Misalnya warga minoritas atau di tempat-tempat yang mungkin mudah diprovokasi didaerah yang padat penduduk. Ini juga kita perkuat,” tegasnya.

Selain di TPS, pihak kepolisian akan melakukan pengamanan di lokasi-lokasi yang menjadi pusat perekonomian.

“Di samping memberikan perkuatan terbatas situasional di tempat perekonomian. Itu situasional karena kalau berlebihan bisa menimbulkan kesan yang kurang bagus,” urainya melanjutkan.

“Secara umum sampai hari ini selama masa kampanye enam bulan itu tidak terjadi gangguan kamtimbas yang signifikan. Situasi relatif aman yang ditandai dengan semua kegiatan pemerintah dan masyarakat berjalan lancar,” kata Tito.[PMJ/MIL]