Izin Belum Keluar, Garuda dan Sriwijaya Batal Terbangi Bandara Silampari
TRANSINDONESIA.CO – Maskapai nasional Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air menunda rencana menerbangi Bandar Udara Silampari, Lubuklinggau, Sumatera Selatan, rute Jakarta, karena belum ada izin dari Kementerian Perhubungan.
Kementerian Perhubungan tidak akan mengeluarkan izin sebelum kondisi landasan Bandara Silampari betul-betul aman dari lalu lintas kendaraan umum, kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musirawas Ari Narsa, Selasa (20/5/2014).
Padahal pihak perusahaan dari kedua maskapai itu sudah siap melayani penerbangan rutin ke wilayah tersebut sesuai perjanjian kerja sama yang disepakati belum lama ini.
Ia mengatakan rencana Pemerintah Kabupaten Musirawas untuk menambah jam operasional/penerbangan dan masuknya dua maskapai itu tertunda karena Kementerian Perhubungan belum akan mengeluarkan izin, bila pengamanan landasan Bandara Silampari belum terjamin.
Pemerintah Kabupaten Musirawas hingga saat ini sudah menyiapkan seluruh sarana dan prasarana termasuk ruang tunggu, lokasi parkir pesawat dan tenaga pelayanan profesional.
Sedangkan kondisi penerbangan saat ini masih terjadi dua kali dalam seminggu yakni pada hari Selasa dan Kamis yang dilayani maskapai Avia Star.
Permasalahan yang mendasar adalah jalan umum yang melintasi landasan bandara itu hingga saat ini belum juga ditutup oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau, sehingga lalu lalang kendaraan dan manusia setiap hari masih ramai.
“Kita terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Lubuklinggau agar jalan umum itu ditutup dan pengerjaan jalan alternatif dipercepat, sehingga sebelum Visit Linggau 2015 tiba daerah itu sudah dilayani pesawat berbadan besar,” tandasnya.
Wali Kota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe melalui Kabag Humas dan Pertokol Hendra Gunawan mengatakan jalan alternatif pengganti jalan yang melintasi bandara itu sedang dikerjakan.
Mudah-mudahan dalam waktu dekat pengerjaan jalan alternatif itu rampung dan jalan umum yang melintasi bandara tersebut ditutup. Hal itu juga sudah mendapat persetujuan dari masyarakat, ujarnya.(ANT/DRI)