Gelombang demonstrasi yang berujung pada kerusuhan di sejumlah kota di Prancis, pada Sabtu (17/10/2026). Foto: REUTERS/Stephane Mahe.
TRANSINDONESIA.CO | JAKARTA – Prancis dilanda gelombang demonstrasi yang berujung pada kerusuhan di sejumlah kota pada Sabtu (17/10/2026). Aksi yang dipicu keresahan terhadap biaya hidup dan memburuknya layanan publik itu berlanjut hingga Minggu (18/10/2026), dengan korban jiwa, ratusan petugas terluka, dan ribuan orang ditangkap.
Berikut kronologi dan fakta terkait demo di Prancis yang berakhir rusuh hingga menimbulkan penjarahan, seperti dihimpun CNBC Indonesia dari berbagai sumber pada Senin (19/10/2026).
Kronologi Demonstrasi yang Berujung Ricuh
Melansir laporan Reuters, aksi bermula dari protes pelajar yang menyoroti kekurangan guru, ruang kelas yang terlalu padat, dan buruknya fasilitas sekolah. Demonstrasi yang berlangsung sejak September 2026 itu kemudian meluas dengan melibatkan serikat pekerja dan pendukung gerakan Yellow Vest, yang sebelumnya dikenal lewat aksi menentang kenaikan harga bahan bakar.
Pada Sabtu (17/10/2026), demonstrasi berkembang menjadi aksi massa yang lebih luas. Peserta menyuarakan penolakan terhadap kenaikan biaya hidup, ketimpangan sosial, dan penurunan kualitas layanan publik.
Di sejumlah lokasi, situasi berubah menjadi bentrokan ketika kelompok demonstran melemparkan benda ke arah aparat. Polisi merespons dengan gas air mata dan meriam air.
Kerusuhan dilaporkan terjadi di Paris, Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux, Limoges, Nice, dan Strasbourg. Di Paris, Place de la République menjadi salah satu titik utama demonstrasi. Di Marseille, sejumlah demonstran memasuki balai kota dan merusak fasilitas di dalamnya.
Di Lyon, sejumlah bangunan dan toko mengalami kerusakan, sedangkan di Bordeaux kompleks kediaman pejabat setempat dilaporkan diserbu kelompok bertopeng. Kerusakan besar juga terjadi di Limoges setelah balai kota bersejarah yang dibangun pada 1883 terbakar.
Bentrokan Berlanjut pada Minggu
Ketegangan berlanjut pada Minggu (18/10/2026), terutama di Place de la République, Paris. Ratusan orang berkumpul di lokasi tersebut dan bentrokan kembali terjadi. Polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa, sementara sejumlah sepeda dilaporkan dibakar.
Di Marseille, aparat juga melaporkan insiden dan upaya sejumlah kelompok menerobos masuk ke toko. Perkembangan ini menunjukkan bahwa situasi keamanan belum sepenuhnya pulih sehari setelah demonstrasi besar melanda berbagai wilayah Prancis.
Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez melaporkan lebih dari 2.000 orang ditangkap dalam rangkaian kerusuhan tersebut. Lebih dari 600 polisi, anggota gendarmerie, dan petugas pemadam kebakaran dilaporkan terluka. Seorang demonstran juga meninggal dunia setelah mengalami henti jantung ketika aksi berlangsung di Paris.
Dampak ekonomi turut dirasakan pelaku usaha. Carrefour melaporkan sekitar 50 gerainya mengalami kerusakan, termasuk 20 toko yang dijarah. Perusahaan memperkirakan kerugian mencapai puluhan juta euro.
Presiden Emmanuel Macron mengecam perusakan dan penjarahan serta menegaskan bahwa para pelaku akan diproses hukum.
“Mereka yang melakukan penjarahan, menyerang kantor pemerintahan maupun bisnis akan dituntut dan dihukum,” tulis Macron di media sosial X.
Biaya Hidup dan Ketegangan Politik Jadi Pemicu
Tekanan ekonomi menjadi salah satu faktor utama di balik kemarahan masyarakat. Survei yang dirilis L’ObSoCo bersama Sciences Po pada 8 Oktober menunjukkan 45% responden Prancis menyebut inflasi dan daya beli sebagai persoalan utama. Keluhan tersebut beriringan dengan keresahan terhadap layanan publik, kondisi sekolah, dan ketimpangan sosial.
Menurut laporan Deutsche Welle (DW), tingginya utang serta defisit negara juga membatasi ruang pemerintah untuk meningkatkan belanja publik. Situasi ini memperbesar ketidakpuasan masyarakat yang merasa kebutuhan sehari-hari semakin berat, sementara kualitas layanan yang mereka terima tidak membaik.
Kerusuhan berlangsung menjelang pemilihan presiden Prancis pada 2027, sehingga turut meningkatkan tensi politik. Pemimpin sayap kanan Marine Le Pen mengecam kekerasan, sedangkan tokoh sayap kiri Jean-Luc Mélenchon mendukung tuntutan demonstran tetapi meminta agar aksi tidak berujung pada penjarahan.
Pemerintah sendiri menyalahkan kelompok radikal sayap kiri dan pelaku kriminal yang memanfaatkan demonstrasi untuk melakukan perusakan.
Sumber: CNBC Indonesia
