Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi memantau dari udara memastikan kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatra Selatan masih terjadi, Ahad (18/10/2026). Transindonesia.co / BNPB
TRANSINDONESIA.co | PALEMBANG — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Kristomei Sianturi, melakukan pemantauan udara secara langsung terhadap lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ahad (18/10/2026). Berdasarkan pantauan tersebut, asap tebal dan titik api masih meluas di berbagai kawasan, di mana data spasial mencatat sebanyak 44 area konversi hutan dan perkebunan—mulai dari kelapa sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI), KPH, hingga hutan lindung—mengalami kebakaran parah.
“Kepulan asap dan titik api masih terlihat di sejumlah lokasi. Kondisi tersebut menjadi perhatian utama Kepala BNPB untuk memastikan upaya pemadaman berjalan efektif dan titik-titik kebakaran yang masih aktif segera ditangani,” ungkap Kristomei Sianturi usai memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Karhutla Provinsi Sumsel di Palembang.
Kunjungan kerja ke Sumatera Selatan ini merupakan agenda perdana Kristomei Sianturi sejak dilantik menjadi Kepala BNPB. Peninjauan lapangan dan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Gubernur Sumsel, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, serta perwakilan BPGMN dan BPBD Sumsel ini ditujukan untuk memetakan kendala utama serta menyelaraskan bantuan darurat dari pemerintah pusat ke daerah.
“Ini kunjungan perdana saya sejak saya jadi Kepala BNPB. Jadi saya baca masalah, apa sih yang sudah kita kerjakan dan apa sih yang akan perlu bantuan pusat untuk diback-up,” ujar Kristomei mengawali arahannya.
Dalam rapat evaluasi tersebut, BNPB menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor yang padu sesuai instruksi Presiden. Meskipun ribuan personel gabungan dan berbagai alutsista helikopter telah dikerahkan, pergerakan di lapangan wajib dievaluasi secara berkala agar pengerjaan pemadaman sebanding dengan penurunan jumlah titik panas (hotspot).
“Kita ini harus berkolaborasi, jadi tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi antar kementerian, lembaga, kemudian baik daerah, kemudian sinkronisasi antara pusat dan daerah. Tapi begini, kita belajar mengevaluasi keefektifannya. Dengan penggunaan jumlah manusia besar, alutsista, kira-kira progresnya itu sudah sampai mana? Efektif tidak? Kemudian, kalau tidak efektif, apa evaluasinya?” tegasnya.
Sebagai langkah taktis, BNPB mendorong pembentukan posko-posko operasi kolaboratif yang terbagi berdasarkan klaster wilayah titik panas lengkap dengan penanggung jawab dan pemetaan tugas. Selain itu, efisiensi teknologi pemadaman seperti water bombing, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berbasis NaCl, hingga inovasi dry ice harus diuji secara saintifik agar efektif dan hemat anggaran. Sementara untuk ekosistem gambut, optimalisasi kanalisasi dinilai krusial untuk membasahi lapisan dalam tanah.
“Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh,” cetus Kristomei menyoroti temuan titik api di batas izin konversi yang mengindikasikan adanya unsur kesengajaan pembukaan lahan.
Melihat indikasi pelanggaran hukum tersebut, BNPB mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pelaku pembakaran lahan, baik individu maupun korporasi, demi memberikan efek jera (deterrent effect). Dalam menghadapi ancaman karhutla, Kepala BNPB menggarisbawahi empat pilar strategi utama penanganan bencana: Kolaborasi, Responsif, Inovatif, dan Siderisasi yang harus dijalankan secara cepat dalam hitungan menit dan jam.
“BNPB tetap mendukung, tapi juga kita akuntabilitas di lapangan. Kalau memang 100, dukung 100. Orang itu harus 100. Jangan dukung 100, orangnya 10. Nah, gitu ya. Jadi ada harus akuntabilitas di sini ya, bahwa yang kita kuatkan dengan estimasi syarat kinerjanya, sehingga kalau kurang, tambah lagi,” jelas Kristomei menekankan kejujuran data personel di posko.
Sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian terhadap keselamatan para petugas yang bertaruh nyawa di lapangan, Kepala BNPB juga meminta adanya fasilitas pemeriksaan kesehatan rutin, termasuk rontgen paru-paru secara gratis bagi para personel pemadam karhutla.
“Kalau perlu, anak-anak dironsenlah paru-parunya itu. Kasihan juga dia. Tapi satu-satu perusahaan bagus saya ini, Pak Dir Ops, free of charge, gratis untuk kerja-kerja yang di sana,” pungkasnya. [bar]
