Rambu evakuasi dan sirine peringatan dini tsunami di Desa Sukaraja, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Selasa (8/9/2026). Transindonesia.co / BNPB
TRANSINDONESIA.co | LAMPUNG – Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Kedeputian Bidang Pencegahan terus memperkuat kesiapsiagaan dan upaya antisipasi terhadap potensi dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Provinsi Lampung melalui pendampingan kepada pemerintah daerah sekaligus pemantauan kondisi di lapangan guna memastikan kesiapan masyarakat dan infrastruktur pendukung mitigasi bencana.
“Langkah tersebut dilakukan melalui pendampingan kepada pemerintah daerah sekaligus pemantauan kondisi di lapangan guna memastikan kesiapan masyarakat dan infrastruktur pendukung mitigasi bencana,” ujar Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam keterangan tertulisnya diterima redaksi, Kamis (10/9/2026).
Tim Kedeputian Bidang Pencegahan BNPB melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Lampung Selatan serta memeriksa sejumlah fasilitas dan sarana kesiapsiagaan bencana di Desa Kalianda, Desa Sukaraja, Desa Way Muli, Desa Tarahan, Desa Banding, dan Desa Tri Tunggal yang mencakup keberadaan desa tangguh bencana, rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, serta Sirene Peringatan Dini Tsunami pada Selasa 8 September 2026.
“Kegiatan ini dilakukan di Desa Kalianda, Desa Sukaraja, Desa Way Muli, Desa Tarahan, Desa Banding, dan Desa Tri Tunggal yang mencakup keberadaan desa tangguh bencana, rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, serta Sirene Peringatan Dini Tsunami,” kata Berton Panjaitan.
Selain memastikan kesiapan sarana dan prasarana di wilayah yang berpotensi terdampak, tim juga melakukan koordinasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas Gunung Anak Krakatau di Pos Pengamatan Gunung Api Anak Krakatau, Hargo Pancuran, Kabupaten Lampung Selatan.
“Tim juga melakukan koordinasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas Gunung Anak Krakatau di Pos Pengamatan Gunung Api Anak Krakatau, Hargo Pancuran, Kabupaten Lampung Selatan,” tutur Berton.
Berdasarkan informasi dari Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau di Hargo Pancuran, aktivitas Gunung Anak Krakatau masih menunjukkan erupsi berskala kecil, meskipun tidak dapat terlihat secara visual karena kondisi puncak gunung tertutup awan dan kabut, dengan erupsi kecil terakhir tercatat pada 8 September 2026 sekitar pukul 17.56 WIB.
“Erupsi berskala kecil terakhir tercatat pada 8 September 2026 sekitar pukul 17.56 WIB,” ucap Berton.
Kondisi angin saat ini bertiup ke arah barat daya sehingga potensi penyebaran abu vulkanik mengarah menjauh dari kawasan permukiman menuju Samudera Hindia, sementara aktivitas Gunung Anak Krakatau secara umum menunjukkan tren penurunan secara bertahap sejak status ditetapkan pada tingkat Siaga.
“Kondisi angin saat ini bertiup ke arah barat daya sehingga potensi penyebaran abu vulkanik mengarah menjauh dari kawasan permukiman menuju Samudera Hindia,” jelas Berton.
Seiring dengan menurunnya intensitas abu vulkanik, masyarakat di wilayah terdampak secara umum telah kembali menjalankan aktivitas sehari-hari, meskipun kegiatan belajar mengajar masih dilaksanakan secara daring hingga 10 September 2026 mengacu pada Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 100.3.4/14/V.01/2026.
“Meskipun demikian, kegiatan belajar mengajar masih dilaksanakan secara daring hingga 10 September 2026 mengacu pada Surat Edaran Gubernur Lampung,” terang Berton.
Dalam rangka mengantisipasi peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang dapat berdampak terhadap wilayah pesisir, BPBD dan Pemerintah Provinsi Lampung telah mempersiapkan aktivasi Rencana Kontingensi Tsunami apabila kondisi aktivitas gunung api berkembang dan meningkatkan potensi ancaman tsunami.
“Pemerintah Provinsi Lampung telah mempersiapkan aktivasi Rencana Kontingensi Tsunami apabila kondisi aktivitas gunung api berkembang dan meningkatkan potensi ancaman tsunami,” ungkap Berton.
BPBD Provinsi Lampung dan BPBD Kabupaten Lampung Selatan juga terus melakukan langkah perlindungan masyarakat, salah satunya melalui pembagian masker di sejumlah titik keramaian untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik.
“Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik melalui pembagian masker di sejumlah titik keramaian,” kata Berton.
Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menginstruksikan seluruh BPBD kabupaten/kota untuk memastikan kesiapan jalur evakuasi serta Sirene Peringatan Dini Tsunami dapat berfungsi dengan baik guna menghadapi potensi tsunami, khususnya bagi masyarakat di wilayah pesisir.
“Langkah ini menjadi bagian penting dari kesiapsiagaan menghadapi potensi tsunami, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir,” ujar Berton.
Selain kesiapan sarana dan prasarana, edukasi serta penyebarluasan informasi mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan bencana tsunami terus dilakukan kepada masyarakat agar warga dapat mengambil tindakan secara cepat dan tepat apabila terjadi kondisi darurat.
“Penguatan pemahaman masyarakat menjadi salah satu langkah penting agar warga dapat mengambil tindakan secara cepat dan tepat apabila terjadi kondisi darurat,” tutur Berton.
Saat ini perbaikan sirene peringatan dini tsunami di wilayah Sukaraja terus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pihak terkait, dan NGO Mitra Bantala juga akan membangun satu unit sirene di Desa Maja, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.
“Sebagai bagian dari penguatan sistem peringatan dini, NGO Mitra Bantala juga akan membangun satu unit sirene peringatan dini tsunami di Desa Maja,” jelas Berton.
Dalam mendukung penanganan dampak erupsi serta kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyampaikan permohonan dukungan logistik kepada Kepala BNPB meliputi 500.000 masker, 500.000 botol hand sanitizer, 1.000 paket peralatan kebersihan, 300 unit sprayer pemadam kebakaran, dan 200 unit tabung oksigen, serta obat tetes mata dari BPBD Kabupaten Tanggamus.
“Permintaan dukungan logistik tersebut telah diterima dan diproses oleh Kedeputian Bidang Darurat BNPB,” kata Berton.
Di sisi lain, akses transportasi udara di Provinsi Lampung juga telah kembali normal dengan Bandara Raden Inten II di Kabupaten Lampung Selatan yang kembali beroperasi untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat maupun distribusi dukungan apabila diperlukan.
“Bandara Raden Inten II di Kabupaten Lampung Selatan telah kembali beroperasi sehingga mendukung kelancaran mobilitas masyarakat maupun distribusi dukungan apabila diperlukan,” ucap Berton.
BNPB bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait akan terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau, memperkuat koordinasi, dan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta mematuhi arahan petugas.
“Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, mengikuti informasi resmi dari pemerintah, serta mematuhi arahan petugas apabila terjadi perubahan kondisi atau peningkatan aktivitas gunung api,” tutur Berton.
Penguatan kesiapsiagaan dilakukan sebagai bagian dari upaya bersama untuk memastikan masyarakat memiliki pengetahuan, sarana, dan kapasitas yang memadai dalam menghadapi potensi bencana melalui kolaborasi lintas sektor.
“Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan berbagai unsur lainnya menjadi bagian penting dalam membangun kesiapsiagaan dan mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana,” tutup Berton SP Panjaitan. [man]






