Pesawat Kepresidenan yang membawa Presiden Prabowo Subianto diselimuti asap saat mendarat di Bandara Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II, Kota Pekanbaru, Riau, pada Senin, 24 Agustus 2026, untuk memimpin rapat penanganan karhutla di Posko Aju Provinsi Riau, memastikan penanganan berjalan hingga tuntas, serta memperkuat sistem pencegahan dan penanganan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Transindonesia.co / Setkab
TRANSINDONESIA.co, PEKANBARU – Presiden Prabowo Subianto tiba di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin, 24 Agustus 2026. Setibanya di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Presiden Prabowo langsung memimpin rapat untuk mengevaluasi hasil penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), memastikan penanganan berjalan hingga tuntas, serta memperkuat sistem pencegahan dan penanganan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di Posko Aju Provinsi Riau
Kepala Pelaksana BPBDPK Provinsi Riau, M. Edy Afrizal, menyampaikan bahwa kondisi karhutla di Provinsi Riau pada 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang salah satunya dipicu oleh fenomena El Nino yang sangat kuat. Edy menyebut hingga 23 Agustus 2026, terdeteksi sebanyak 306 titik panas (hotspot) di wilayah Riau.
“Dari hotspot 306 titik ini yang sudah menjadi terbakar 7 titik, yaitu tersebar di 4 kabupaten. Pertama di Kabupaten Pelalawan 1 titik, Indra Giri Hilir 2 titik, Indra Giri Hulu 2 titik, Kampar 2 titik. Nah saat ini yang masih cukup besar itu berada di Kabupaten Pelalawan, itu di Kerumutan dan Kabupaten Kampar di Rimba Panjang,” ujar Edy.
Lebih lanjut Edy menjelaskan bahwa sepanjang Januari hingga Agustus 2026, luasan lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau tercatat mencapai 16.277,50 hektare. Dalam periode yang sama, terdeteksi sebanyak 10.514 titik panas (hotspot), dengan 521 titik di antaranya telah terkonfirmasi menjadi titik api atau fire spot.
“Nah Alhamdulillah sudah bisa kita padamkan sehingga tinggal dari saat ini 7 titik tadi yang kami sampaikan sebelumnya,” imbuh Edy.
Dalam rapat tersebut Kepala Negara mengapresiasi penanganan karhutla di Provinsi Riau yang telah berhasil menekan luasan area terbakar dari sekitar 16.000 hektare menjadi tersisa sekitar 900 hektare sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran yang telah bekerja menangani karhutla, mulai dari Pangdam, Kapolda, Gubernur, BPBD, hingga seluruh kementerian/lembaga dan institusi terkait.
“Saya kira ini cukup membanggakan, kalian mengatasi 15.000 hektare. Ini saya yakin yang 900 ini bisa saudara segera kerahkan, TNI Polri kerahkan kekuatan kita. Kalau Anda perlu tambahan bantuan, segera laporan. Kalau perlu tambahan, tapi saya percaya kalian tinggal 900 itu, tetap waspada untuk ke depan,” kata Presiden Prabowo.
Instruksi Presiden
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan tindakan dini di setiap titik hotspot guna mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berkembang menjadi titik api. Kepala Negara meminta langkah pencegahan dilakukan segera, termasuk dengan membangun sumur bor di lokasi-lokasi yang terdeteksi memiliki hotspot.
“Jangan nunggu sampai jadi titik api. Tolong masuk ke titik hotspot itu. Segera saja masuk ambil tindakan dini. Di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air,” ujar Presiden Prabowo.
Selain tindakan teknis di lapangan, Kepala Negara juga meminta seluruh aparat memperkuat pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat di tingkat desa. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa pembakaran lahan dilarang keras dan dapat menimbulkan dampak luas.
“Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur, di semua desa. Beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras,” imbuh Kepala Negara.
Presiden Prabowo meminta pemerintah daerah bersama TNI dan Polri menjelaskan kepada masyarakat bahwa apabila terdapat kebutuhan untuk membuka lahan, masyarakat dapat melaporkannya kepada kepala desa, camat, maupun bupati. Pemerintah, lanjut Presiden Prabowo akan membantu masyarakat melalui mekanisme yang terorganisasi, termasuk dengan melibatkan kelompok tani dan koperasi.
“Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka. TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat. Diorganisir, per kelompok tani, diorganisir, nanti biayanya bisa melalui KUR koperasi. Tapi tidak boleh mereka liar. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki. Intelijen selidiki. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut,” ucap Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo meminta Kepolisian, Kejaksaan, dan unsur intelijen melakukan penyelidikan secara serius terhadap setiap indikasi keterlibatan korporasi dalam pembakaran lahan. Apabila ditemukan bukti keterlibatan, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas, termasuk pencabutan izin usaha.
“Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong. Kepolisian saya kira disini main peran yang sangat penting,” ujar Kepala Negara.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menekankan bahwa pencegahan dan penegakan hukum harus berjalan bersamaan. Pemerintah tidak hanya memastikan api dapat segera dipadamkan, tetapi juga membangun sistem yang mampu mencegah kebakaran sejak munculnya indikasi awal, serta memastikan tidak ada pihak yang sengaja membuka lahan dengan cara membakar. [sbr]
