TRANSINDONESIA.co | Oleh: H. Syahrir, SE, M.I.Pol – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
MOMENTUM Hari Koperasi Nasional yang kita peringati setiap tanggal 12 Juli bukan sekadar ritual mengenang Kongres Koperasi Pertama di Tasikmalaya tahun 1947. Hari ini adalah pembuktian bahwa asas gotong royong dan mandat Pasal 33 UUD 1945 yang diletakkan oleh para pendiri bangsa harus benar-benar membumi di tengah masyarakat.
Perjalanan panjang ini tidak lepas dari pemikiran besar Bung Hatta, yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, yang sejak awal menegaskan bahwa pilar sejati ekonomi bangsa adalah kemandirian kolektif rakyat jelata. Tahun 2026 ini, dengan tema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya”, kita dihadapkan pada satu lompatan besar yang mengontekstualisasikan cita-cita Bung Hatta, kita dihadapkan pada satu lompatan besar gagasan dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Bagi Jawa Barat, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, program KDMP ini adalah jawaban konkret untuk memperkuat ekonomi rakyat secara menyeluruh. Kita tidak bisa lagi membiarkan desa hanya menjadi penonton atau sekadar pemasok komoditas mentah yang nilai tambahnya dinikmati pihak lain. KDMP hadir sebagai instrumen strategis untuk mendobrak sistem lama, mengembalikan kedaulatan ekonomi ke tangan warga, dan membangun kemandirian finansial dari level akar rumput.
Langkah ini menjadi kian mendesak di tengah tantangan nyata yang menjerat masyarakat kita, salah satunya adalah maraknya fenomena bank keliling, pinjaman online ilegal, hingga rentenir yang akrab disebut warga sebagai Bank Emok. Praktik rentenir modern ini telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Jawa Barat karena menghancurkan ketahanan ekonomi keluarga di pedesaan hingga memicu konflik sosial yang mendalam. Kehadiran KDMP di setiap desa dan kelurahan dirancang untuk secara langsung mematikan ruang gerak Bank Emok tersebut. Ruang-ruang kosong yang selama ini dimanfaatkan oleh para rentenir untuk mencekik warga harus kita rebut dan bersihkan sepenuhnya melalui sistem ekonomi formal yang berpihak pada rakyat.
Selama ini, problem utama di pedesaan Jawa Barat adalah panjangnya rantai tengkulak yang mencekik petani dan peternak, ditambah tingginya biaya logistik yang memicu inflasi lokal. Koperasi Merah Putih ini didesain secara spesifik sebagai lembaga multifungsi untuk memotong mata rantai tersebut sekaligus menjadi penawar racun untuk menghentikan dominasi Bank Emok. Ini bukan lagi koperasi model lama yang hanya fokus pada urusan simpan pinjam konvensional.
KDMP dirancang memiliki fasilitas pascapanen dan gudang pupuk sendiri. Artinya, para pelaku ekonomi rakyat di sektor pertanian memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat karena nilai tukar petani bisa ditingkatkan langsung dari hulu. Ditambah dengan peran koperasi dalam mendistribusikan gas subsidi serta menyediakan gerai sembako dengan harga grosir, koperasi ini berfungsi ganda sebagai pengendali inflasi sekaligus penyedia jaring pengaman sosial bagi warga Jabar. Dengan menyediakan akses permodalan yang sehat, cepat, dan berbasis kekeluargaan, KDMP akan secara langsung mematikan ketergantungan warga pada Bank Emok, karena kini masyarakat memiliki alternatif legal yang aman dan menyejahterakan. Bahkan, integrasi fasilitas seperti klinik desa membuktikan bahwa koperasi ini memikul tanggung jawab sosial dan kesehatan masyarakat, bukan sekadar memburu profit.
Untuk mendukung pergerakan roda ekonomi ini, aspek sumber daya manusia menjadi kunci utama. Saat ini 30.000 Manajer KDMP direkrut untuk mengelola koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka berstatus sebagai pegawai di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara dengan kisaran gaji Rp5 juta hingga Rp8 juta per bulan, yang menjadi lapangan kerja baru. Ribuan calon Manajer KDMP yang telah direkrut kini menjalani pelatihan intensif untuk menunjang kemajuan KDMP lebih cepat dan pesat kedepannya. Kesiapan para pengelola profesional di tingkat desa ini memastikan bahwa koperasi tidak akan dikelola secara amatiran, melainkan dengan standar manajemen modern yang akuntabel.
Sebagai bagian dari unsur pengawas anggaran dan kebijakan di DPRD Provinsi Jawa Barat, saya menegaskan bahwa target penyelesaian pembentukan sekitar 3.600 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah Jawa Barat pada akhir Juli 2026 harus dikawal ketat. Kita hanya memiliki waktu hingga akhir bulan ini untuk memastikan seluruh infrastruktur ekonomi kerakyatan tersebut siap beroperasi secara masif guna menyokong daya beli masyarakat Tatar Sunda dan membebaskan mereka dari belenggu utang liar.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak boleh sekedar mengejar angka kuantitas atau formalitas legalitas di atas kertas. Keberhasilan ribuan KDMP ini akan sangat bergantung pada kualitas tata kelola, transparansi, dan pemanfaatan teknologi digital agar mampu menggerakkan ekonomi rakyat Jawa Barat ke tingkat yang lebih tangguh dan berdaya saing global.
Melalui peringatan Hari Koperasi Nasional 12 Juli dan semangat Hari Koperasi Internasional yang mengusung pesan perdamaian dunia, mari kita hidupkan kembali pemikiran luhur Bung Hatta dengan menjadikan Koperasi Merah Putih ini sebagai jangkar baru dalam memperkuat ekonomi rakyat Jawa Barat. Ketika ekonomi desa kokoh, mandiri, dan bersih dari cengkeraman rentenir, maka fondasi ekonomi bangsa otomatis akan berdiri dengan megah dan tidak mudah goyah.**
