Ilustrasi Selat Hormuz (AFP/-)
TRANSINDONESIA.co, JAKARTA – Lonjakan harga minyak dunia yang menembus level 100 dolar AS per barel akibat eskalasi konflik antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat memicu kekhawatiran serius terhadap stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Pemerintah kini mulai menyiapkan skenario penyesuaian, termasuk potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jika tren kenaikan harga energi global terus berlanjut.
“Kalau harga minyak naik ke 92 dollar AS per barrel apa dampaknya ke defisit? Kalau tidak melakukan apa-apa, defisit kita naik ke 3,6 sampai 3,7 persen dari PDB,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, di Jakarta, Senin (9/3/2026).
Di pasar energi global, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) tercatat melonjak 17 persen menjadi 106,22 dolar AS per barel, sementara minyak mentah Brent naik 15 persen ke level 106,92 dolar AS per barel.
Dengan asumsi kurs Rp16.940 per dolar AS, harga ini setara dengan sekitar Rp1,79 juta hingga Rp1,81 juta per barel.
“Pemerintah masih memantau perkembangan situasi sebelum menentukan langkah kebijakan,” tegas Purbaya terkait langkah antisipasi yang akan diambil pemerintah.
Menghadapi tekanan fiskal tersebut, pemerintah mempertimbangkan berbagai opsi strategis, mulai dari efisiensi belanja negara hingga penundaan program-program yang dinilai tidak mendesak.
Salah satu langkah yang disoroti adalah potensi efisiensi pada komponen pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun Purbaya memastikan hal tersebut tidak akan mengurangi kualitas nutrisi bagi penerima manfaat.
“Waktu itu ekonomi memang melambat, tapi tidak jatuh. Kita punya pengalaman mengatasi situasi seperti itu,” ungkap Purbaya saat menyinggung ketangguhan ekonomi Indonesia dalam menghadapi fluktuasi harga minyak dunia di masa lalu.
Pemerintah menegaskan bahwa belanja yang berdampak langsung bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Meskipun beban APBN meningkat, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara menahan tekanan fiskal dan menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian geopolitik global yang kian memanas. [sda]
