Jelang Ramadhan, BNPB Ingatkan Potensi Hujan Lebat dan Banjir di Pulau Jawa

TRANSINDONESIA.CO, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperingatkan adanya potensi cuaca ekstrem berupa hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah Pulau Jawa hingga 21 Februari 2026. Fenomena ini bertepatan dengan H-1 awal Ramadhan, yang meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, hingga tanah longsor.

“Dinamika cuaca di Indonesia menjelang awal Ramadhan menunjukkan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang masih berpeluang terjadi hingga 21 Februari, khususnya di Pulau Jawa,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Kamis (19/2/2026).

Kondisi tanah yang jenuh air di wilayah kabupaten/kota di Pulau Jawa telah memicu berbagai dampak serius, mulai dari kerusakan infrastruktur, gangguan transportasi, hingga pemadaman listrik. BNPB mendorong pemerintah daerah segera mengoptimalkan posko siaga dan melakukan pemantauan ketat terhadap debit sungai serta stabilitas lereng yang rawan longsor.

“Penyebarluasan informasi peringatan dini, simulasi evakuasi, serta kesiapan personel dan peralatan menjadi langkah krusial dalam mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian material,” jelasnya.

Selain ancaman banjir, BNPB juga menyoroti fenomena kontras di luar Pulau Jawa. Tercatat, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menghanguskan sekitar 566,8 hektare di Provinsi Riau sejak awal tahun, sementara perluasan titik api juga dilaporkan terjadi di Kota Singkawang, Kalimantan Barat.

“BNPB turut mengingatkan potensi bencana hidrometeorologi kering berupa kebakaran hutan dan lahan yang dapat meningkat di wilayah lain akibat curah hujan rendah dan kondisi lahan gambut yang mudah terbakar,” tambah Abdul Muhari.

Untuk menangani karhutla, upaya pencegahan terus diperkuat melalui patroli terpadu, pemantauan titik panas (hotspot), serta pembasahan lahan gambut. BNPB menegaskan pentingnya edukasi agar masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan secara terbuka serta mendukung penegakan hukum bagi pelaku pembakaran.

“BNPB mengajak seluruh elemen pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dua karakter ancaman ini, baik hidrometeorologi basah maupun kering, melalui mitigasi berbasis komunitas,” tegasnya.

Sebagai langkah penutup, BNPB menginstruksikan penguatan koordinasi lintas sektor dan pengecekan sarana evakuasi serta logistik. Pendampingan kepada pemerintah daerah akan terus dilakukan guna memastikan penanganan darurat dapat berjalan maksimal di seluruh wilayah terdampak.

“Kesiapsiagaan kolektif menjadi kunci dalam meminimalkan risiko serta mempercepat penanganan dan pemulihan dampak bencana di berbagai wilayah,” pungkasnya. [nag]