Pergerakan Tanah di Tegal Meluas, 2.453 Warga Desa Padasari Terpaksa Mengungsi

TRANSINDONESIA.CO | TEGAL – Fenomena pergerakan tanah di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, masih terus berlangsung hingga Ahad (8/2/2026). Kondisi ini memicu lonjakan jumlah warga yang harus meninggalkan rumah mereka demi keamanan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total pengungsi kini telah menembus angka 2.453 jiwa.

“Hingga kemaren, fenomena pergerakan tanah di Desa Padasari masih terus terjadi. Akibatnya, jumlah warga yang mengungsi ikut mengalami kenaikan mencapai 2.453 jiwa,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).

Ribuan pengungsi tersebut terdiri dari kelompok rentan dan usia produktif, meliputi 945 laki-laki, 982 perempuan, 220 lansia, serta ratusan anak-anak, balita, dan batita. Selain itu, tercatat pula keberadaan ibu hamil dan ibu menyusui yang memerlukan penanganan khusus di lokasi pengungsian.

“Rincian pengungsi mencakup 220 lansia, 3 ibu hamil, 3 ibu menyusui, 179 anak-anak, serta ribuan remaja dan dewasa yang tersebar di beberapa titik,” tambahnya.

Saat ini, para warga terkonsentrasi di delapan titik pengungsian utama, di antaranya Majlis Az Zikir wa Rotibain, SD N 2 Padasari, Gedung Serbaguna Desa Penujah, hingga Ponpes Dawuhan Padasari. Tim BNPB telah bersiaga penuh di lokasi untuk memastikan distribusi logistik dan bantuan pangan berjalan lancar.

“Tim BNPB telah bersiaga di lokasi terdampak untuk melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah serta menyalurkan dukungan bantuan logistik dan permakanan,” jelas Abdul Muhari.

Selain pemenuhan kebutuhan dasar, prioritas saat ini adalah pendataan warga secara mendalam melalui verifikasi *By Name By Address* (BNBA). Langkah ini krusial untuk menentukan penerbitan Surat Keputusan terkait pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

“Fokus penanganan secara paralel adalah pendataan warga terdampak dan pencarian lokasi untuk pembangunan huntara melalui pemutakhiran data BNBA,” ungkapnya.

Memasuki hari Senin (9/2/2026), BNPB bersama pemerintah daerah dijadwalkan mendampingi tim ESDM Pemprov Jawa Tengah guna melakukan asesmen kelayakan lahan. Penilaian ini penting untuk menentukan lokasi yang aman bagi pembangunan huntara maupun rencana relokasi permanen di masa mendatang.

“Hari ini, kami akan mendampingi ESDM Pemprov Jawa Tengah untuk melakukan asesmen kelayakan lahan huntara dan relokasi,” tutur Abdul Muhari.

Sebagai langkah antisipasi, BNPB meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi ancaman pergerakan tanah yang masih mungkin meluas. Warga diminta untuk selalu mematuhi instruksi dari BPBD setempat agar terhindar dari risiko jatuhnya korban jiwa.

“BNPB mengimbau warga untuk mengikuti arahan BPBD setempat guna mengantisipasi potensi ancaman yang meluas di wilayah tersebut,” pungkasnya. [nag]