Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Syahrir, SE, M.I.Pol. Transindonesia.co / Dokumentasi
TRANSINDONESIA.CO | BANDUNG – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang berlangsung di Provinsi Banten pada 6-9 Februari 2026 menjadi momentum krusial bagi insan media untuk menyelaraskan peran dengan agenda besar nasional. Dengan tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, pers diharapkan menjadi mesin penggerak optimisme dalam mengawal visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Saya memandang tema ini sebagai manifestasi nyata dari Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah panggilan bagi pers nasional untuk kembali ke khittahnya sebagai pilar demokrasi yang mencerdaskan sekaligus mengawal kemandirian bangsa,” ujar Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Syahrir, SE, M.I.Pol, dalam keterangannya, Kamis (5/2/2026).
Menurutnya, salah satu fokus utama yang disoroti adalah peran pers dalam mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dinilai bukan sekadar bantuan pangan, melainkan investasi peradaban untuk memutus rantai stunting dan meningkatkan kualitas SDM sesuai Asta Cita keempat. Pers memiliki tanggung jawab memastikan implementasi di lapangan tepat sasaran.
“Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi penggerak ekonomi kerakyatan dengan menyerap hasil panen petani lokal. Pers harus menjadi mata dan telinga masyarakat, memastikan program ini berjalan tepat sasaran demi masa depan Indonesia,” lanjut Syahrir.
Selain kesehatan tambah Syahrir, sektor pendidikan melalui kehadiran Sekolah Rakyat (SR) juga menjadi agenda yang wajib dikawal. Sinergi antara dunia pendidikan dan pers dianggap sangat erat; jika Sekolah Rakyat membangun intelektual di ruang kelas, maka pers berperan sebagai “Sekolah Rakyat” di ruang publik melalui konten yang edukatif dan objektif.
“Media harus menyajikan konten edukatif dan memberi ruang bagi suara dari pelosok desa. Pers yang mendidik akan melahirkan warga negara yang kritis, tangguh, dan tidak mudah terpecah belah,” tegas legislator dari Fraksi Gerindra tersebut.
Di tengah arus disrupsi teknologi kata anggota DPRD Jawa Barat empat periode ini, konsep “Pers Sehat” menjadi prasyarat utama. Pers harus berfungsi sebagai clearing house of information untuk menyaring hoaks di era post-truth. Pers yang sehat secara etika dan ekosistem ekonomi akan mampu menjaga stabilitas nasional tanpa intervensi pihak mana pun.
“Hanya dengan pers yang waras, kita dapat menjaga stabilitas nasional dan memastikan kontrol sosial berjalan demi pemerintahan yang bersih, serta penguatan ideologi Pancasila dan reformasi hukum,” tambahnya.
Terakhir, kedaulatan ekonomi melalui swasembada pangan, energi, dan air harus didorong melalui hilirisasi. Pers berperan aktif dalam mempromosikan potensi lokal sehingga kedaulatan ekonomi tidak hanya terasa di tingkat makro, tetapi hingga ke meja makan setiap keluarga di Indonesia.
“Sinergi ini akan melahirkan generasi yang berilmu, mewujudkan kedaulatan ekonomi, dan mengantar Indonesia menuju gerbang Indonesia Emas yang merdeka, berdaulat, dan sejahtera. Selamat Hari Pers Nasional 2026,” pungkas Syahrir. [sfn]
About the Author
