Evakuasi korban hari kedua banjir longsor yang melanda dahsyat kawasan lereng Gunung Burangrang menghantam pemukiman warga Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Ahad (25/1/2026). Transindonesia.co / Dok. Humas Pemprov Jabar
TRANSINDONESIA.CO | BANDUNG BARAT – Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengintensifkan pencarian korban hilang akibat longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, BNPB, BPBD, TNI-Polri, hingga relawan dikerahkan sepenuhnya di titik lokasi bencana untuk memastikan seluruh korban dapat segera ditemukan.
“Saat ini kami terus bekerja. Semua unsur turun ke lapangan untuk mencari korban yang masih belum ditemukan. Insyaallah, dengan cuaca yang mendukung, pencarian bisa dilanjutkan secara maksimal,” ujar Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, saat meninjau lokasi, Ahad (25/1/2026).
Selain fokus pada evakuasi, Pemda Provinsi Jabar berkomitmen menindak tegas pelanggaran alih fungsi lahan yang diduga kuat menjadi pemicu longsor. Kawasan yang seharusnya menjadi hutan lindung di bawah naungan Perhutani tersebut diketahui telah berubah fungsi menjadi lahan pertanian, sehingga memperlemah struktur tanah.
“Ini lahan hutan, bukan lahan pertanian. Kita akan kembalikan hijau, kita kembalikan sesuai fungsinya, yaitu hutan,” tegas Erwan mengenai langkah pemulihan lingkungan ke depan.
Terkait nasib warga yang kehilangan tempat tinggal, pemerintah tengah menggodok rencana relokasi ke zona aman.
Erwan memastikan bahwa pemilihan lokasi baru akan didasarkan pada kajian teknis yang mendalam agar warga tidak lagi dihantui risiko bencana serupa di masa depan.
“Relokasi tidak boleh ke tempat yang berisiko lagi. Kami akan menentukan lokasi yang aman dan tidak terlalu jauh dari lingkungan hidup warga. Keselamatan menjadi prioritas utama,” jelasnya.
Upaya penanganan ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, yang turut hadir di lokasi, mendorong percepatan penyediaan hunian bagi pengungsi, baik dalam bentuk hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap).
“Kalau bisa langsung hunian tetap, itu lebih baik. Namun jika membutuhkan waktu, hunian sementara sangat penting agar warga bisa kembali hidup normal bersama keluarganya dan mengurangi tekanan psikologis,” kata Pratikno.
Menko PMK juga mengingatkan bahwa pemulihan pascabencana harus mencakup penguatan ketangguhan daerah secara menyeluruh.
Hal ini mencakup perbaikan infrastruktur, pendidikan, hingga ekonomi yang lebih adaptif terhadap potensi bencana.
“Bencana ini harus menjadi pelajaran. Kita tidak hanya membangun kembali, tetapi membangun kembali dengan lebih baik dan lebih aman,” pungkasnya. [arh]
