Kerusakan permukiman dan fasilitas warga pasca banjir di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, Rabu, (7/1). TransIndonesia.co / BPBD Kepulauan Sitaro
TransIndonesia.co | Siau Tagulandang Biaro – Memasuki hari keempat pascabencana banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, jumlah korban meninggal dunia dilaporkan meningkat menjadi 17 orang. Tim gabungan saat ini masih memfokuskan operasi pada pencarian dua warga yang dinyatakan hilang serta percepatan penyaluran bantuan bagi 691 KK yang mengungsi.
“Hingga Kamis (8/1), tercatat 17 orang meninggal dunia, termasuk satu korban anak yang ditemukan pada Rabu (7/1). Sebagian korban telah teridentifikasi, sementara sembilan lainnya masih dalam proses identifikasi,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Ph.D.
Kerusakan infrastruktur akibat terjangan banjir bandang tercatat sangat masif, dengan 30 unit rumah dilaporkan hilang dan 52 unit lainnya rusak berat. Selain permukiman, bencana ini merusak tiga fasilitas pendidikan serta memutus akses jalan di beberapa titik, yang hingga kini masih dalam pendataan intensif oleh petugas di lapangan.
“Dampak kerusakan mencakup rumah hilang dan rusak berat, serta fasilitas umum. Tim gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan relawan terus berupaya melakukan pencarian korban yang hilang serta membuka akses yang terputus,” jelasnya.
Guna mengoptimalkan penanganan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro telah resmi menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari, berlaku mulai 5 hingga 18 Januari 2026. Keputusan ini diambil melalui Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 untuk mempercepat pengerahan sumber daya dan pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi.
“Status tanggap darurat ini memungkinkan optimalisasi dukungan lintas sektor. Fokus kami adalah memastikan seluruh warga terdampak di lokasi pengungsian memperoleh layanan dasar dan perawatan medis yang diperlukan,” tambah Abdul Muhari.
BNPB terus mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat potensi bencana hidrometeorologi yang masih tinggi. Warga diminta segera melakukan evakuasi mandiri jika kondisi cuaca memburuk guna menghindari jatuhnya korban jiwa lebih lanjut.
“Masyarakat diminta menjauhi wilayah rawan dan segera evakuasi mandiri jika terjadi darurat. Pemerintah daerah juga harus memastikan kesiapsiagaan personel serta sarana prasarana selama masa tanggap darurat ini,” tutupnya. [sda]
