HMI Nilai Pemprov Rapuh Tangani Bencana Sumatera Utara

TRANSINDONESIA.co | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan, menilai Pemprov Sumatera Utara (Sumut) rapuh menangani banjir bandang yang dahsyat mengakibatkan ribuan korban terdampak langsung dan lumpuhnya infrastruktur, banyaknya korban kelaparan serta ratusan jiwa yang tidak tertolong jingga kehilangan nyawa.

“Bencana banjir yang melanda berbagai wilayah Sumatera Utara dalam beberapa hari terakhir kembali memperlihatkan rapuhnya sistem penanganan bencana di provinsi ini. Dari Medan hingga Deli Serdang, dari Sibolga dan Tapanuli Tengah hingga Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidempuan, ribuan warga terdampak, rumah hanyut, akses jalan terputus, dan layanan publik lumpuh. Situasi ini menunjukkan bahwa banjir bukan lagi sekadar peristiwa musiman, melainkan krisis yang semakin menekan kemampuan daerah untuk merespons secara cepat dan efektif,” ungkap Ketua Umum HMI Cabang Medan, Cici Indah Rizki, dalam siaran persnya diterima redaksi, Ahad (7/12/2025).

Cici menegaskan Pemprov Sumut seharusnya menyadari bahwa skala bencana kali ini telah menyentuh batas kapasitas penanganan daerah.

“Dampak banjir bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh aspek psikologis masyarakat yang bertahun-tahun harus menghadapi peristiwa serupa tanpa perubahan signifikan dalam strategi pencegahan dan mitigasi,” tegasnya.

Lebih lanjut Cici mengamati di berbagai wilayah warga harus menunggu lama sebelum menerima bantuan yang memadai. Di beberapa tempat seperti Sibolga dan Tapanuli Tengah, banjir rob dan luapan sungai membuat masyarakat terisolasi dari pusat bantuan. Sementara di wilayah Tapanuli Selatan dan Padang Sidempuan, longsor dan tingginya debit air menyulitkan proses evakuasi.

“Kondisi ini, memperlihatkan adanya kesenjangan serius dalam kesiapsiagaan bencana di Sumatera Utara, baik dari segi koordinasi lintas daerah maupun kemampuan mengantisipasi risiko berdasarkan data dan pemetaan bencana,” terangnya

Menurutnya, di tengah situasi darurat tersebut, muncul pula polemik publik terkait metode distribusi bantuan oleh pemerintah provinsi.

“Viral­nya video paket bantuan yang dijatuhkan dari udara memicu kritik mengenai aspek keselamatan, etika, dan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi warga terdampak,” jelas Alumni S2 Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UINSU).

Cici menekankan setiap tindakan dalam masa krisis harus berlandaskan nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat rakyat, bukan sekadar menunjukkan kehadiran simbolik.

“Melihat kompleksitas dan skala bencana yang terjadi, HMI Cabang Medan menilai bahwa Sumatera Utara membutuhkan langkah luar biasa,” katanya.

Cici mendesak Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk segera mengusulkan penetapan status bencana nasional kepada pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan menandakan kegagalan pemerintah daerah, tetapi merupakan pengakuan bahwa kapasitas penanganan daerah telah terlampaui, terutama dalam aspek tanggap darurat, rehabilitasi, dan pemulihan jangka panjang.

“Penetapan status bencana nasional akan memungkinkan mobilisasi sumber daya nasional yang lebih besar, termasuk pengerahan personel BNPB, intervensi kementerian teknis, serta percepatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang selama ini berjalan lambat,” ujarnya.

Dengan demikian kata Cici, masyarakat Sumatera Utara tidak perlu lagi menghadapi siklus bencana berulang tanpa adanya perbaikan nyata.

“Pemerintah provinsi harus mengambil keputusan yang berpihak pada keselamatan rakyat. Jika kapasitas daerah telah terlampaui, maka meminta dukungan pusat adalah langkah yang rasional dan bertanggung jawab,” tambah Cici.

Cici menegaskan komitmen HMI Cabang Medan untuk terus mengawal proses penanganan bencana dan memastikan bahwa pemerintah bekerja berdasarkan prinsip kemanusiaan, akuntabilitas, serta transparansi demi keberlangsungan dan keselamatan masyarakat Sumatera Utara. [sda]