Presiden Prabowo Selamatkan Uang Negara Rp300 T

TRANSINDONESIA.co | Presiden, Prabowo Subianto, menyatakan korupsi adalah masalah terbesar bangsa Indonesia. Dalam 299 hari kepemimpinannya, Prabowo mengklaim telah menyelamatkan uang negara Rp300 triliun.

“Saya disumpah untuk melaksanakan perintah Undang Undang Dasar Republik kita. Karena itu, saya tidak ada pilihan lain, selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan Pemerintah. Itulah sebabnya, pada awal tahun 2025 ini, kami telah identifikasi dan telah selamatkan Rp300 triliun APBN yang rawan diselewengkan. Di antaranya, anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri, anggaran alat tulis kantor, dan berbagai anggaran yang selama ini jadi sumber bancakan. Rp300 triliun ini kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,” kata Prabowo menyampaikan pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, di Senayan, Jakarta, Jumat 15 Agustus 2025.

Prabowo menyatakan bertanggung jawab atas pemerintahan eksekutif, berkewajiban menegakkan hukum demi keselamatan bangsa. “Saat ini kita menghadapi realitas terjadinya kebocoran kekayaan negara kita dalam skala yang sangat besar,” ucapnya.

“Kita mengalami suatu kondisi yang saya sebut net outflow of national wealth. Janganlah kita menghabiskan tenaga kita untuk mencari siapa yang salah. Kita tidak ada waktu, kita tidak punya cukup energi untuk mencari kesalahan orang. Pemerintahan yang saya pimpin harus memusatkan diri untuk mencari solusi yang tepat dan cepat atas masalah pokok ini.Ibarat sebuah badan, kalau darahnya terus mengalir ke luar, maka pada suatu titik badan itu akan mati. Kalau mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri kita biarkan terus-menerus, kita berpotensi jadi negara gagal,” tambahnya.

Karena itu, Prabowo menyebut dirinya berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, walau itu sulit atau tidak populer bagi pihak-pihak tertentu. Saya harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kekayaan negara, agar bisa digunakan untuk kepentingan bangsa kita di hari ini dan hari esok. Untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang.

“Terus terang, saya katakan di sini, kalau kita konsekuen menjalankan apa yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir, Haji Agus Salim; oleh Generasi 45, yaitu rancang bangun atau blueprint bagaimana negara ini harus dijalankan, yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, saya yakin bangsa kita akan selamat. Undang-Undang Dasar 1945 harus kita pelajari. Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah slogan, bukanlah mantra. Undang-Undang Dasar 1945 adalah rancang bangun yang relevan, rancang bangun yang ampuh, rancang bangun yang nyata dan rancang bangun yang operasional untuk kita gunakan. Saya melihat ada kecenderungan kaum elit Indonesia sekarang memandang pemikiran,” papar Presiden.

Kita paham dan mengerti kata Presiden, dalam suatu negara modern perlu ada pengawasan. Perlu ada transparansi dalam menjalankan kekuasaan. Kita paham sejarah umat manusia: Jika ada kekuasaan yang tidak diawasi maka ia akan korup. Kekuasaan yang absolut akan korup secara absolut.

Kita paham bahwa korupsi adalah masalah terbesar bangsa kita. Perilaku korup ada di setiap eselon birokrasi kita; Ada di setiap institusi dan organisasi Pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN-BUMN kita, ada di BUMD-BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi.

“Setelah 299 hari saya memimpin Pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui seberapa besar tantangan kita. Seberapa besar penyelewengan yang ada di Pemerintahan kita. Hal ini tidak baik, tapi harus saya laporkan kepada para wakil-wakil rakyat Indonesia. Dalam pidato pelantikan saya di sini, saya sampaikan, bangsa Indonesia harus berani melihat kekurangan kekurangan, kesalahan-kesalahan, penyakit-penyakit yang ada di bangsa kita agar kita bisa perbaiki kekurangan-kekurangan kita bersama-sama,” katanya.

Presiden Prabowo mengingatkan, kekuatan suatu negara terletak di bagaimana negara itu menguasai dan mengelola kekayaannya. Karena itu kita harus berani koreksi apabila kita telah mengambil langkah yang keliru.

“Sungguh aneh, negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Sungguh aneh, kita subsidi pupuk, subsidi alat pertanian, subsidi beras, tapi harga pangan tidak terjangkau oleh sebagian rakyat kita. Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena terdapat distorsi dalam sistem ekonomi kita. Bahwa sistem ekonomi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, terutama di Pasal 33 ayat 1, 2, 3 dan 4, telah kita abaikan. Seolah-olah ayat-ayat dalam pasal itu tidak relevan dalam kehidupan kita yang modern di abad ke-21 ini,” ujarnya.

“Setelah saya pelajari secara mendalam, saya berkeyakinan Undang-Undang Dasar kita terutama pasal-pasal pengaman, seperti Pasal 33 Ayat 1, 2, 3, dan 4, adalah benteng pertahanan ekonomi kita. Ayat 1: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.bAyat 2: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.bAyat 3: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat 4: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsipbkebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,” bebernya.

Ketika kita tidak konsekuen menjalankan Undang Undang Dasar kata Prabowo, terjadilah distorsi ekonomi. Terjadilah pemerataan ekonomi yang tidak cepat, di mana yang menikmati pertumbuhan ekonomi kita hanya segelintir orang saja. Terjadilah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% selama 7 tahun terakhir tidak tercermin dalam kondisi nyata rakyat Indonesia.

“Masih terlalu banyak anak-anak yang kelaparan, petani dan nelayan yang kesulitan menjual hasil panennya, rakyat yang belum memiliki rumah layak huni, guru yang belum dihargai, serta keluarga yang tak sanggup berobat karena biaya atau karena tidak ada fasilitas kesehatan di daerahnya,” aku Prabowo.

Namun ketika kita konsekuen menjalankan Undang Undang Dasar lanjut Prabowo, dalam 299 hari, Alhamdulillah saya dapat melaporkan bahwa kita telah mencapai berbagai kemajuan-kemajuan yang cukup berarti.

Di tengah konflik politik, konflik ekonomi yang terjadi di dunia, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 5,12% di kuartal kedua 2025. Beberapa pakar yakin, pertumbuhan kita akan semakin meningkat di masa-masa mendatang. Di tengah dunia yang penuh goncangan-goncangan, realisasi investasi semester pertama 2025 mencapai Rp942 triliun, naik 13,6% dari tahun lalu, mencapai target APBN 2025, dan berhasil menyerap 1.200.000 tenaga kerja Indonesia.

Menurut Prabowo, intervensi strategis yang telah dilakukan untuk memperbaiki gizi 82,9 juta anak-anak Indonesia, sekarang telah mencapai kemajuan yang membanggakan.

“Pagi ini saya mendapat laporan, sudah 20 juta anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui menerima Makan Bergizi Gratis setiap hari,” katanya.

Dalam 7 bulan Prabowo mengklaim berhasil mencapai apa yang negara negara lain butuh bertahun-tahun. Brazil butuh 11 tahun untuk capai 40 juta Makan Bergizi Gratis setiap hari.

Begitu banyak masalah manajemen yang harus dihadapi agar program ini berjalan dengan baik: Pembangunan fisik dapur, pengelolaan rantai pasok, pelatihan manajer manajer dan pelaksana-pelaksana.

“Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Gizi Nasional dan anggotanya atas capaian ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya Makan Bergizi Gratis: TNI, POLRI, NU, Muhammadiyah, ormas ormas, koperasi-koperasi, yayasan-yayasan yang telah ramai-ramai terlibat dan bergotong royong membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh provinsi di Indonesia,” ucapnya.

Makan Bergizi Gratis bukan semata program sosial, melainkan fondasi untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. PBB mengatakan, “MBG adalah investasi terbaik sebuah bangsa”. Walau baru berjalan 8 bulan, hasil dari Makan Bergizi Gratis mulai terasa: Angka kehadiran anak di sekolah meningkat. Prestasi anak-anak di sekolah meningkat.

“Per hari ini, sudah ada 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 38 provinsi di Indonesia. MBG telah menciptakan 290.000 lapangan kerja baru di dapur dapur, dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak dan UMKM. MBG mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa,” kata Presiden. [met]