Menteri PAN-RB Rini Widyantini (kanan) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Senayan, Jakarta 12 Februari 2025. Foto Antara
TRANSINDONESIA.co | Keputusan pemerintah mengundurkan jadwal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dikhawatirkan meningkatkan jumlah pengangguran sementara.
Sejumlah ekonom memperingatkan dampak berantai kebijakan ini terhadap perekonomian di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Penundaan pengangkatan CPNS berpotensi menyebabkan peningkatan sementara angka pengangguran, terutama bagi mereka yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya.
Hal ini diutarakan dosen Universitas Paramadina, Ariyo DP Irhamna, yang juga ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef).
“Hal ini diperparah dengan penutupan beberapa pabrik dan PHK yang tengah melanda industri manufaktur,” ujar Ariyo ketika dihubungi BBC News Indonesia pada Ahad (9/3/2025).
“Dilihat dari data tahun lalu, jumlah PHK di tahun 2024 secara akumulasi dilaporkan mencapai angka 77.965 orang. Ini peningkatan 13.110 orang atau 20,21 persen dibandingkan tahun 2023.
“Di bulan Januari 2025 saja, jumlah tenaga kerja yang ter-PHK telah mencapai 3.325 orang.”
Ariyo merujuk ke data jumlah PHK yang diunggah Kementerian Ketenagakerjaan dalam situs mereka.
Di tengah lesunya perekonomian Indonesia yang antara lain ditandai dengan laporan deflasi tahunan dari BPS beberapa waktu lalu, Ariyo memperingatkan dampak berantai dari pengunduran pengangkatan CPNS ini,
Secara langsung, Ariyo menyebut pengunduran ini dapat berimbas ke penurunan daya beli masyarakat.
“Ribuan calon CPNS yang telah mundur dari pekerjaan sebelumnya kehilangan pendapatan, mengurangi konsumsi selama Ramadan dan menjelang Lebaran,” ujar Ariyo.
Menurut Ariyo, konsumsi masyarakat selama Ramadan, khususnya menjelang Idul Fitri umumnya, umumnya meningkat. Namun, pengunduran jadwal pengangkatan CPNS serta isu keterlambatan pencairan THR bagi PNS sekarang berpotensi mengurangi perputaran uang di sektor UMKM.
“Kecemasan atas ketidakpastian kerja bisa menekan indeks kepercayaan konsumen yang sebelumnya sudah turun pada Februari 2024,” ujarnya.
Dalam jangka panjang, Ariyo menilai penundaan yang memperpanjang masa menganggur ini berpotensi menurunkan kompetensi lulusan.
“Selain itu, lulusan berpotensi bisa saja beralih ke pekerjaan informal atau emigrasi ke luar negeri,” ujarnya.(BBC)
