KEPEMIMPINAN YANG BERPIHAK TERHADAP RAKYAT

TRANSINDONESIA.co |Oleh : H. Syahrir, SE, M.I.Pol – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat

Pelantikan serentak para kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat kepemimpinan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Retret yang diselenggarakan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) juga sangat penting untuk mempersiapkan para kepala daerah dalam menjalankan tugasnya.

Materi yang diberikan selama retret sangat relevan dengan kebutuhan daerah dan rakyat.

Beberapa poin dalam materi retret tersebut sangat penting, antara lain:

° Visi dan Misi untuk Kesejahteraan Rakyat; Para kepala daerah harus memiliki visi dan misi yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

° Membangun Daerah yang Berkelanjutan; Para kepala daerah harus memiliki komitmen untuk membangun daerah yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.

° Menjadi Kepala Daerah yang Visioner dan Berwawasan; Para kepala daerah harus memiliki visi dan wawasan yang luas untuk memimpin daerahnya.

° Membangun dan Mengembangkan Daerah dengan Berbasis pada Potensi Lokal; Para kepala daerah harus memahami potensi lokal daerahnya dan mengembangkannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

° Membangun Kemitraan yang Kuat dengan Pemerintahan Pusat dan Masyarakat; Para kepala daerah harus membangun kemitraan yang kuat dengan pemerintahan pusat, masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, para kepala daerah dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dan juga agar segera tercipta nya lapangan pekerjaan dan ketersediaan SDM yang mumpuni yang siap bersaing . Karena implementasi suksesi pemerintah pusat akan dirasakan langsung di daerah daerah.

Suksesi pemerintah pusat di daerah meliputi beberapa aspek, antara lain:

Aspek Politik

1. Pengalihan Kekuasaan: Proses pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

2. Pemilihan Kepala Daerah: Proses pemilihan kepala daerah yang baru untuk menggantikan kepala daerah yang lama.

Aspek Administratif

1. Pengalihan Aset: Proses pengalihan aset-aset pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

2. Pengalihan Personel: Proses pengalihan personel pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

3. Pengalihan Dokumen: Proses pengalihan dokumen-dokumen penting pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Aspek Keuangan

1. Pengalihan Anggaran: Proses pengalihan anggaran pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

2. Pengalihan Sumber Daya: Proses pengalihan sumber daya keuangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Aspek Hukum

1. Pengalihan Kewenangan: Proses pengalihan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

2. Pengalihan Peraturan: Proses pengalihan peraturan-peraturan pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Dengan demikian, suksesi pemerintah pusat di daerah dapat berjalan lancar dan efektif.

Dan Target Indonesia Emas 2045 adalah visi negara untuk menjadi negara yang maju, berdaulat, dan berkelanjutan. Untuk mencapai target ini, pemerintah telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

RPJPN ini merupakan dokumen perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi untuk mencapai target Indonesia Emas 2045. Dokumen ini memuat visi, misi, dan strategi pembangunan nasional untuk periode 2025-2045.

Beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui RPJPN ini antara lain:

• Meningkatkan kualitas hidup masyarakat*: dengan meningkatkan akses ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai.

• Meningkatkan kemampuan ekonomi*: dengan meningkatkan investasi, meningkatkan produksi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

• Meningkatkan keamanan dan ketahanan nasional*: dengan meningkatkan kemampuan pertahanan, meningkatkan kualitas keamanan, dan meningkatkan ketahanan nasional.

Dengan demikian, target Indonesia Emas 2045 dapat tercapai melalui implementasi RPJPN yang efektif dan efisien.**