‘Indonesia Belum Terang, Indonesia Masih Kelam’ Aksi Indonesia Gelap Menanti Langkah Konkret Pemerintah

TRANSINDONESIA.co | Para peserta aksi Indonesia Gelap menanti langkah konkret pemerintah terkait tuntutan aksi Indonesia Gelap setelah perwakilan pemerintah menemui pendemo sehari sebelumnya. Koalisi Masyarakat Sipil menggelar puncak aksi demonstrasi Indonesia Gelap pada Jumat (21/2/2025).

Ahli tata negara Bivitri Susanti, yang hadir dalam aksi Indonesia Gelap di Jakarta, menegaskan yang diperlukan saat ini adalah “perbaikan yang fundamental”.

“Siapa yang bisa memastikan bahwa janji yang kemarin, ‘Akan kami perhatikan’, dan lain sebagainya itu benar-benar akan dilakukan?” ujar Bivitri.

“Kalau pun dilakukan, apakah dilakukannya juga dengan perubahan yang fundamental dalam cara membentuk kebijakan?”

Salah satu warga yang turut dalam aksi, Dea Ayu, mengungkap keresahan yang sama.

“Hanya pertemuan, pertemuan, pertemuan, tapi tidak ada tindakan,” ujar Dea.

“Tidak ada aksi yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.”

Beragam elemen masyarakat, mulai dari aktivis, mahasiswa hingga pecinta K-Pop turun ke jalan dalam punca aksi Indonesia Gelap, Jumat (21/2/2025).

Mahasiswa dan masyarakat sipil mereka mulai aksinya dengan menggelar long march dari Taman Ismail Marzuki.

Sambil berjalan kaki, mereka menyanyikan lagu “Indonesia Raya” dan lagu “Bayar Bayar Bayar”, lagu karya band punk Sukatani yang viral di media sosial.

Salah satu orator kemudian memberi komando para massa aksi.

“Baju hitam kita hari ini membuktikan Indonesia belum terang, kawan-kawan. Indonesia belum terang, Indonesia masih kelam,” teriak orator.

“Gelap akan pemberitaan, gelap akan kemiskinan, gelap akan karya seni,” lanjutnya.

Sejumlah poin tuntutan diusung oleh masyarakat sipil dalam aksi Indonesia Gelap kali ini.

Antara lain, mendesak pemerintah untuk segara mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) yang pro rakyat seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, hingga RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Mereka juga menolak undang-undang yang tidak berpihak ke rakyat, seperti Undang-Undang (UU) Mineral dan Batubara hingga Tata Tertib DPR.

Tuntutan lainnya yaitu mengevaluasi kebijakan pemangkasan anggaran, kebijakan program Makan Bergizi Gratis, kebijakan soal tunjangan kinerja dosen, kabinet gemuk, hingga mengevaluasi proyek strategis nasional yang bermasalah.

Masyarakat sipil juga akan menuntut pemerintah untuk membatalkan sejumlah kebijakan, yaitu pembahasan RUU TNI dan Polri, Danantara, hingga perluasan lahan untuk proyek food estate.

Aksi demonstrasi oleh masyarakat sipil ini melanjutkan serangkaian aksi Indonesia Gelap yang sudah dimulai kelompok mahasiswa beberapa waktu lalu.

Aksi Indonesia Gelap oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mencapai puncaknya pada Kamis (20/2/2025).

Dalam aksi itu, sejumlah poin tuntutan massa aksi ditandatangani secara langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. (bbc)

Sumber: bbc.com